Sejumlah Plt Kepala Dinas Kabupaten Sleman Diganti

Harianjogja.com, SLEMAN—Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Sleman menyampaikan sejumlah pelaksana tugas (Plt) kepala dinas yang masih dirangkap oleh beberapa pejabat telah diganti per Jumat (21/2/2025).

Kepala BKPP Sleman, R. Budi Pramono, mengatakan Bupati Sleman, Harda Kiswaya, telah menandatangani Surat Keputusan (SK) Plt. kepala dinas yang baru.

Plt. Kepala Dinas yang baru tersebut, antara lain Plt Kepala Dinas Pendidikan akan dirangkap oleh Kepala Dinas Sosial Sleman, Mustadi. Kepala Bappeda Sleman, Dwi Ananta Sudibyo, akan merangkap sebagai Plt. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang semula dirangkap oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tina Hastani.

Kemudian, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Sleman, Taupiq Wahyudi, akan menggantikan Kepala BKPP, R. Budi Pramono sebagai Plt. Inspektur Inspektorat Daerah.  Kemudian, Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Abu Bakar, akan merangkap sebagai Plt. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Adapun, Plt. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan yang sebelumnya dirangkap oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Sleman, Suparmono, akan berganti dirangkap oleh Sekretaris Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

Sementara, Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih tetap dirangkap Sekretaris Daerah Sleman, Susmiarto. Terakhir, Asisten Administrasi Umum Setda Sleman, Eka Suryo Prihantoro, yang sebelumnya merangkap Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika diganti oleh Sekretaris Badan Kesbangpol, Budi Santosa.

BACA JUGA: Hujan Deras dan Angin Kencang Sebabkan Pohon Tumbang hingga Pagar Roboh di DIY

Lebih jauh, Pramono mengatakan pergantian Plt tersebut murni kebijakan Bupati Sleman. "Barangkali perlu ada penyegaran dan mengoptimalkan kinerja," kata Pramono saat dihubungi, Minggu (23/2).

Dia menjelaskan saat ini BKPP sedang memroses pembukaan lelang jabatan untuk mengisi jabatan kepala dinas yang belum memiliki pimpinan definitif.

"Harus menggunakan mekanisme seleksi terbuka dan izin ke Kemendagri dan BKN dulu sebelum proses seleksi dilaksanakan. Saat ini masih berproses," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News