Biro UP Pemda DIY Canangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

JOGJA–Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar sosialisasi antikorupsi kepada PNS dan PPPK di Ruang Rapat Lantai II Gedung Pracimasana, Jumat (28/2/2025).

Kepala Biro Umum dan Protokol Teguh Suhada mengatakan pencanangan Zona Integritas ini merupakan langkah awal dan komitmen instansi untuk mewujudkan lingkungan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

"Saya berharap para ASN di lingkungan Biro Umum dan Protokol dapat memahami meningkatkan integritas dengan tidak melakukan tindakan korupsi maupun gratifikasi," ujarnya.

Sekretaris DPRD DIY sekaligus Ketua Perkumpulan Penyuluh Antikorupsi Nasional (Perpaksinas) Yudi Ismono selaku narasumber menyampaikan apresiasi kepada Biro UP atas penyelenggaraan kegiatan sosialisasi antikorupsi ini.

Menurutnya, integritas menjadi poin utama yang harus dimiliki para ASN. Jabatan yang diemban bisa menjadi jebakan juga tantangan jika tidak disikapi dengan tepat.

"Misalnya, saya dipromosikan dari Biro PIWPP ke Setwan, tentu persepsi orang pasti diminta ngurus Gedung DPRD," ujarnya.

Ia mencontohkan salah satu bentuk integritas yang ditunjukkan dengan menegaskan bahwa tidak boleh ada fee atau cashback dalam pengerjaan proyek. Ia mengibaratkan lampu senter. Jika salah satu memegang lampu senter saat gelap, tentu akan menjadi pusat perhatian karena memberi terang. Artinya, jika menjadi baik dan berintergritas di lingkungan yang kurang baik, pasti akan mempengaruhi lingkungan untuk menjadi baik.

"Jangan malah jadi orang yang mematikan senter," tegasnya.

Yudi juga menyampaikan dirinya mengambil tindakan tegas jika pelaksana terindikasi bahkan terbukti melanggar integritas sebagai ASN khususnya di bidang pengadaan.

Selain itu, ia juga menjelaskan pentingnya membangun relasi dengan media massa. Ia menceritakan ketika masih menjabat sebagai Kepala di Biro PIWPP, dirinya kerap berbagi informasi positif kepada media massa. Menurutnya, media massa memiliki peranan menyampaikan informasi yang dibutuhkan oleh publik.

Media massa, lanjutnya, berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya zona integritas (ZI) pemerintah. Dengan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan media massa, maka dapat mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.

Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Maria Fithri Agustina dari Biro Organisasi yang menyampaikan tentang pencanangan zona integritas merupakan bagian dari implementasi reformasi birokrasi.

Maria Fithri mengatakan sesuai arahan Presiden Prabowo, dalam reformasi birokrasi perlu ditingkatkan responsivitas birokrasi, reformasi pelayanan publik, pengelolaan ASN, Pemberantasan Korupsi dan kebocoran anggaran, efektivitas alokasi anggaran, percepatan implementasi kebijakan, pelayanan berbasis teknologi dan penguatan koordinasi antarlembaga.

"Pencanangan Zona Integritas tercantum dalam roadmap dan rencana aksi Reformasi Birokrasi General Pemda DIY," jelasnya.

Pembangunan zona integritas, lanjutnya, merupakan instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.