Guru Kulonprogo Tak Lolos PPPK Mengadu ke DPRD, BKPSDM: Nunggu Kebijakan Pusat

Harianjogja.com, KULONPROGO–Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Non Kategori Kulonprogo mengadu ke DPRD terkait status merek setelah dinyatakan tak lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Mereka meminta kejelasan status kerjanya. 

Audiensi itu diterima Ketua Komisi I DPRD Kulon Progo, Suryanto yang menyebut telah menampung aspirasi guru-guru tersebut. Ia juga menghadirkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk bisa langsung mendengar keluh kesah itu.

BACA JUGA: Pulang Retreat Langsung Sertijab, Bupati Kulonprogo Selaraskan Programnya dengan Asta Cita

Suryanto menjelaskan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan status kepegawaian itu. Hal itu tertuang dalam Undang-undang No.20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

DPRD Kulonprogo, jelas Suryanto, akan memperjuangkan kejelasan status para guru tersebut agar masalah tersebut terselesaikan. “Mereka juga sudah cukup lama mengabdi, perjuangan mereka mendidik anak-anak harus dihargai dengan layak,” terangnya.

Sementara Kepala BKPSDM Kulonprogo, Sudarmanto menjelaskan para guru yang tak lolos PPPK ini akan mendapat status PPPK paruh waktu. “Kebijakan paruh waktu untuk PPPK ini disampaikan pemerintah pusat,” jelasnya.

Sudarmanto menyebut kebijakan memberikan status PPPK paruh waktu kepada para guru yang belum lolos seleksi ini masih menunggu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). “Dalam ketentuannya untuk PPPK paruh waktu ini akan mendapat gaji minimal UMR di daerah masing-masing,” ungkapnya.

Para guru ini diminta untuk terus bekerja, jelas Sudarmanto, karena Pemkab Kulonprogo tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai non-ASN. “Saat audiensi sudah kami sampaikan agar tetap bekerja dengan baik karena kami juga akan mencoba yang terbaik untuk status dan hak para guru ini,” tuturnya.

Kini seleksi PPPK di Kulonprogo tengah memasuki tahap dua, lanjut Sudarmanto, setelah proses ini BKPSDM akan lebih memastikan status kepegawaian pegawai-pegawai yang tak lolos. “Seluruh proses rekrutmen yang ada selama ini juga dilakukan secara transparan dan akuntabel, tidak ada titipan, suap, atau gratifikasi lainnya. Komitmen kami memastikan aspirasi pegawai ini untuk ditindaklanjuti,” tandasnya.