Pemkab Gunungkidul Targetkan Pendapatan dari Pajak Reklame Sebesar Rp1,5 Miliar

David Kurniawan

Minggu, 02 Maret 2025 - 18:57 WIB

Sunartono

Pemkab Gunungkidul Targetkan Pendapatan dari Pajak Reklame Sebesar Rp1,5 Miliar

Ilustrasi uang. - Bisnis/ Dwi Prasetya

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul menargetkan pajak reklame di 2025 sebesar Rp1,5 miliar. Untuk mengoptimalkan pendapatan ini upaya penertiban akan terus dilaksanakan.

Kepala Bidang Pendataan Pajak, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Endang Listyo mengatakan, target pendapatan pajak reklame di tahun ini mengalami kenaikan tipis dibandingkan dengan proyeksi di 2024. Tahun lalu, pemkab menargetkan pendapatan asli daerah di sektor ini sebesar Rp1,45 miliar.

Adapun di 2025, targenya naik menjadi Rp1,5 miliar. Ia optimistis, bisa mencapai target ini dikarenakan realisasi pendapatan di 2024 bisa menembus Rp1,54 miliar.

“Kami yakin bisa memenuhi target pendapatan dari pajak reklame yang ditetapkan pemkab di tahun ini,” kata Endang kepada wartawan, Minggu (2/3/2025).

Menurut dia, target bisa terpenuhi karena pelayanan pajak yang semakin mudah dan bisa diakses secara online. Oleh karena itu, pihaknya tidak akan mentoleransi adanya tunggakan masalah pembayaran.

“Tahun lalu memang ada tunggakan sekitar Rp62,7 juta. Upaya penagihan terus dilakukan karena dari tunggakan tersebut, di awal 2025 sudah bisa tertaging sebesar Rp39,9 juta,” ungkapnya.

Pihaknya berharap pemilik reklame segera mengurus perpanjangan sebelum masa berlaku habis. “Tentunya kami juga memberikan waktu untuk membayarnya, tapi kalau tidak kooperatif maka bisa dilakukan penertiban yang bekerjasama dengan Satpol PP,” katanya.

Kepala Satpol PP Gunungkidul, Edy Basuki mengatakan, pihaknya berkomitmen membantu pemkab untuk mengoptimalkan pendapatan dalam pajak reklame. Sesuai dengan ketugasan yang dimiliki, siap melakukan penertiban terhadap papan-papan reklame yang tak memiliki izin. “Kami rutin melakukan penertiban terhadap reklame yang tak berizin,” katanya.

Dia mencotohkan, sejak awal Januari sudah melakukan penertiban di sejumlah kapanewon seperti Patuk, Playen, Semanu, Karangmojo, Wonosari dengan jumlah ratusan reklame. Penertiban dilakukan sebagai upaya menyadarkan pemilik dalam upaya berkontribusi dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

“Kalau tidak berizin, maka tidak memberikan kontribusi ke daerah. Di sisi lain, juga ada pengaturannya sehingga pemasangan yang sembarangan dapat mengganggu keindahan maupun ketertiban umum,” kata mantan Kepala BPBD Gunungkidul ini.

Edy menambahkan, upaya penertiban mengacu pada Perda No.9/2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. “Masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi dalam pengawasan dengan melaporkan reklame yang tak berbayar. Selanjutnya, laporan tersebut ditindaklanjuti dengan upaya penertiban,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News