Hunian Hotel di Kota Jogja Naik, Wisatawan Domestik Masih Mendominasi
BPS mencatat tingkat hunian hotel di Kota Jogja naik pada Juni 2026. Wisatawan domestik masih mendominasi dengan porsi 96,38 persen.
Ilustrasi lampu penerangan jalan umum (IST/Freepik)\r\n
Harianjogja.com, BANTUL—Kabupaten Bantul masih kekurangan lampu penerangan jalan umum (LPJU). Anggaran yang terbatas membuat pengadaan setiap tahun terbatas.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bantul, Singgih Riyadi menuturkan tahun ini pengadaan LPJU mencapai sekitar 900 titik di jalan desa dan kabupaten. Pengadaan LPJU tersebut dialokasikan dengan APBD Bantul mencapai Rp16 miliar. “[Pengadaan LPJU] sesuai yang diajukan,” katanya, Kamis (27/3/2025).
Kebutuhan LPJU di Bantul masih tinggi. Saat ini LPJU yang ada di Bantul hanya sekitar 10 ribu titik, sementara kebutuhannya mencapai lebih dari 15 ribu. Visi misi Bupati dan Wakil Bupati Bantul mengenai pembangunan 600 km jalan desa pun membuat Pemkab Bantul perlu menyediakan LPJU di jalan tersebut. Sehingga Singgih memperkirakan jumlah kebutuhan LPJU akan bertambah.
Menurut Singgih setiap tahun pengadaan LPJU hanya berkisar 800-1.000 titik. Hal itu lantaran anggaran yang ada untuk pengadaan LPJU masih terbatas.
Ada beberapa jalan yang menjadi prioritas untuk ditambah LPJU, antara lain Jalan Imogiri Barat, dan jalan desa di wilayah Dlingo, Cinomati, Trimurti, Srandakan, Pandak dan Pajangan. “Jalan tersebut diprioritaskan karena perlengkapan jalan belum lengkap dan kepadatan lalu lintas tinggi,” katanya.
Pemasangan LPJU tersebut akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu April hingga Juni tahun ini. Selain LPJU dari APBD, menurut Singgih tahun ini juga ada pengadaan LPJU dari Dana Keistimewaan (Danais) pada 28 titik di sekitar Panggung Krapyak, Makam Raja-Raja Imogiri dan Pantai Selatan. Anggaran yang dialokasikan untuk pengadaan tersebut mencapai Rp750 juta. “[LPJU dari Danais] Konstruksinya dengan model struktur tiang bertiang khas Jogja,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPS mencatat tingkat hunian hotel di Kota Jogja naik pada Juni 2026. Wisatawan domestik masih mendominasi dengan porsi 96,38 persen.
Pemerintah menegaskan pengemudi ojol tetap wajib menerima BHR meski berstatus UMKM. Aturannya akan dituangkan dalam regulasi turunan.
DPRD Kota Jogja menemukan warga tidak mampu tercatat desil 6-10 sehingga tak mendapat bansos. Desil penerima bantuan didorong diperluas.
SBY sedang menjalani cek kesehatan di Amerika Serikat hingga akhir Agustus 2026 sehingga tak menghadiri Sidang Tahunan MPR dan HUT RI.
Sebanyak 1,56 juta penumpang menggunakan KA Bandara YIA hingga Juli 2026. Sekitar 1 juta penumpang memilih layanan PSO.
KPK memeriksa Rudy Tanoe sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi penyaluran bansos beras bagi penerima manfaat PKH.