3 Ribu Siswa di Bantul Tidak Mengajukan Akun SPMB SMP 2025, Ini Penyebabnya

Kiki Luqman Senin, 23 Juni 2025 07:37 WIB

3 Ribu Siswa di Bantul Tidak Mengajukan Akun SPMB SMP 2025, Ini Penyebabnya

Tangkapan layar laman SPMB Bantul. /SPMB 2025.

Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Bantul mengklaim bahwa permasalahan 3000 siswa yang belum melakukan pengajuan akun SPMB tingkat SMP pada hari terakhir, sudah teratasi.

Sekretaris Dikpora, Titik Sunarti menyampaikan 3.000 siswa yang tidak melakukan pengajuan akun memiliki alasan tersendiri.

"Yang belum mengajukan akun memiliki beberapa alasan. Seperti sudah diterima di luar Daerah atau diterima di Pondok pesantren. Tapi sudah teratasi karena sudah diperpanjang sampai jam 14.00 WIB hari Jumat kemarin, awalnya kan cuma sampai jam 10.00 WIB. Jadi pengajuan akun sudah ditutup," ujarnya kepada Harianjogja.com, Minggu (22/6/2025).

Ia juga menyatakan meski pendaftaran melalui sistem daring semua, namun pihak-pihak sekolah tetap membuka layanan untuk jaga-jaga jikalau ada wali murid atau siswa yang kesulitan dalam proses pendaftaran. "Iya, sekolah tetap membuka layanan," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dikpora Bantul, Eko Nugroho Setyanto menyampaikan pihaknya membuka aduan terkait pendaftaran SPMB tingkat SMP.

Nugroho menyampaikan untuk wali murid atau pendaftar sendiri bisa melaporkan atau konsultasi langsung kepada Dikpora Bantul jika menemui kendala.

Pendaftaran untuk jalur domisili radius, afirmasi, prestasi, dan mutasi dibuka pada 23 Juni sampai 25 Juni. Hasil pengumuman sendiri pada hari yang sama yaitu 25 Juni.

"Kami buka Posko pengaduan di kantor Dikpora, untuk hotline Whatsapp bisa ke nomor 082147200026, selain itu ada buku tamu pada aplikasi SPMB online, serta wali murid juga bisa melakukan pengaduan e Website dikpora.bantulkab.go.id."

"Pendaftaran untuk domisili wilayah sendiri dibuka pada 30 Juni 2025 untuk domisili wilayah, pengumuman tanggal 2 Juli," kata Nurgroho, Selasa (17/6).

Selain itu Nugroho juga mengaku pihaknya dibantu pengawasan oleh Omnibusman RI dan juga Unit Layanan Disabilitas (ULD). "Di pengawasan kami juga dibantu oleh ORI dan ULD," katanya.