Lantik Pejabat Eselon II, Harda Kiswaya Singgung Keterlibatan ASN dalam Pilkada hingga Penyerobotan Lahan Transmigran

Harianjogja.com, SLEMAN—Bupati Sleman, Harda Kiswaya, melantik 22 pejabat Eselon II di Lingkup Pemkab Sleman di Pendopo Parasamya, Kabupaten Sleman, Selasa (22/7/2025).

Dalam pelantikan ini, Harda menyinggung ihwal keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam Pemilu 2024 hingga penyerobotan lahan transmigran di Konawe Selatan.

Dia tidak menjelaskan secara detail maksud keterlibatan ASN dalam Pemilu 2024, hanya dia mengaku ASN masih menyatakan keberpihakan/ dukungan dengan membuat kubu. Meski begitu, hal ini bukan menjadi pendorong bagi perombakan atau rotasi jabatan yang dia lakukan.

BACA JUGA: Anggota Kodim Terlibat Kecelakaan Maut di Jalan Parangtritis, Begini Penjelasan Dandim Bantul

“Tidak perlu ada keberpihakan atau berkubu. Jadi satu untuk pembangunan Kabupaten Sleman lebih baik. Saya butuh pasukan yang mau berjuang untuk Sleman,” kata Harda ditemui di Pendopo Parasamya, Selasa (22/7/2025).

Dia juga mengkritik Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang tidak dapat menyelesaikan persoalan pelanggaran hak dan penyerobotan lahan transmigran asal Sleman di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara.

Peristiwa ini berawal saat sebanyak 25 KK terdiri 86 jiwa asal Sleman yang seluruhnya merupakan korban erupsi Gunung Merapi diberangkatkan sebagai transmigran ke UPT Arongo, Desa Laikoandongan, Konawe Selatab, Sulteng pada 2011.

Sesuai perjanjian setiap KK akan diberikan lahan seluas 2 hektare terdiri lahan pekarangan 0,25 hektare, Lahan Usaha (LU) I seluas 0,75 hektare dan LU II seluas 1 hektare.

BACA JUGA: Masih Ada 5 Ribu Pengangguran di Kulonprogo, Disnaker Menggelar Job Fair dengan 2.028 Lowongan Kerja

Kenyataannya warga hanya mendapat transmigran hanya mendapat 1 ha dan bahkan ada transmigran yang menjadi korban penyerobotan lahan oleh perusahaan sawit.

“Masa tidak tahu perkembangan warga Sleman yang dikirim. Saya ke sana malah dapat informasi yang lebih parah lagi,” katanya.

Dia juga menegaskan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) memiliki tugas yang berat untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Harda adalah penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang terlalu lama.

Para pejabat terlantik tersebut masih akan mendapat evaluasi selama tiga bulan ke depan. Apabila hasil evaluasi menyatakan pejabat tidak dapat menjalankan tugas secara baik, Harda akan melakukan rotasi lagi.

Kepala BKAD Sleman, Abu Bakar, mengatakan Bupati Sleman meminta BKAD untuk menetapkan target baru untuk dalam upaya mencapai target PAD. Ada tambahan Rp200 miliar. Dengan begitu target PAD pada 2025 mencapai Rp1,7 triliun.

“Kami melihat standar operasional prosedur pembayaran PBB hingga BPHTB [Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan]. Lebih dimudahkan. Tidak hanya njagakke pajak hotel dan restoran. Ada ceruk yang bisa kita kelola,” kata Abu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News