Advertisement
Masih Ada Kasus Korupsi, Pengadaan Colation DRC Diskominfo Sleman Tetap Dilanjutkan
Ilustrasi server internet / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN—Pengadaan Colocation Disaster Recovery Center (DRC) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) masih dilakukan pada 2025 dan 2026. Pengadaan Colocation DRC harus dilakukan meski program pengadaan ini tengah disidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY dalam perkara dugaan korupsi.
Kepala Diskominfo Sleman, Budi Santosa, mengatakan pengadaan Colocation DRC tiap tahun menyedot APBD 2025 hingga Rp196 juta. DCR ini penting sebagai data cadangan apabila server dan perangkat komputasi Diskominfo mengalami gangguan atau rusak.
Advertisement
Colation DRC adalah layanan pemulihan data setelah terjadinya bencana pada ruang data center.
“Kalau misal ada bencana yang menyebabkan kerusakan pada ruang data center di Diskominfo, kami punya backup,” kata Budi ditemui di Dinas Kominfo Sleman, Rabu (30/7/2025).
BACA JUGA: Dijual di Jawa Rp11.000 per Kilogram, Distribusi Beras Murah SPHP Bakal Diperketat
Ruang data center yang berada di lantai satu Kantor Diskominfo Sleman digunakan untuk menyimpan sistem dan mengelola semua server yang dikelola Pemkab Sleman disimpan. Ruang ini tidak diekspos ke masyarakat atau hanya beberapa orang yang dapat mengelolanya.
Budi menambahkan beberapa server yang berada di ruang data center dibackup di Jakarta. Pemilihan lokasi ini mengacu pada keamanan penyimpanan data. Selama tiga tahun terakhir, tahun anggaran pengadaan Colocation DRC hampir sama pengadaan bandwidth.
“Penyedia DRC ini sama dengan penyedia bandwidth yang sekarang sedang disidik Kejaksaan Tinggi DIY,” katanya.
Lebih jauh, Budi mengaku pengadaan Colocation DRC akan terus dilakukan karena tingkat kepentingannya sebagai ruang pencadangan data. Dia mendukung setiap upaya penyidikan Kejati DIY baik terhadap pengadaan DRC maupun bandwidth.
Layanan publik pun berjalan sebagaimana biasanya, normal. Tidak ada satupun ruangan yang disegel oleh Kejati DIY.
Sementara, Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY, Herwatan, mengatakan penyidikan yang pihaknya lakukan berawal dari laporan pengaduan masyarakat. “Selain pengaduan masyarakat, Kejati DIY juga ada temuan terkait DRC,” kata Herwatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tunggu Pencairan Modal, Koperasi Merah Putih di Bengunharjo Bantul Belum Beroperasi
Viral Restoran Kena Royalti Saat Memutar Musik, PHRI Jogja Ingatkan Hindari Pelanggaran Hukum
Warga Berharap Pustu Ngentakrejo Bisa Beroperasi Setiap Hari, Begini Tanggapan Dinkes Kulonprogo
Penyaluran Pupuk Dialihkan ke Koperasi Desa Merah Putih, Ini Respons Pemkab Bantul
Advertisement
Penanganan Kemiskinan di DIY Terus Dilakukan Melalui Kolaborasi Lintas Sektor
Pertandingan PSIM Jogja di SSA Bantul Bisa Dihadiri Penonton? Ini Jawaban Panpel
BMKG: Waspada Gelombang Laut 4 Meter Diperkirakan Sampai Laut DIY 31 Juli hingga 3 Agustus 2025
Warung Kelontong di Piyungan Hangus Terbakar Akibat Lampu Minyak, Tidak Ada Korban Jiwa
Pemkab Kulonprogo Bertekad Keluar dari Peringkat Pertama Kemiskinan di DIY
Advertisement
Pembangunan Shelter Pengungsian di Gunungkidul Difokuskan untuk Wilayah Rawan Longsor
Bupati Sleman Dukung Tata Kelola Pertambahan yang Bersih dan Transparan
Damkar Evakuasi Biawak di Rumah Warga Beji Kulonprogo
Jadwal SIM Corner Jogja Mall City dan Ramai Mal Malioboro, Kamis 31 Juli 2025
110.000 UMKM di Sleman Ikut Menopang Perekonomi Rakyat
Advertisement
Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat, Pemkot Jogja Berkolaborasi dengan Swasta
Berita Pilihan
Advertisement
DPR Sebut Pemerintah Sedang Menyiapkan RUU BUMD, Ini Tujuannya
Advertisement
Wujudkan Pariwisata Berbasis Budaya, InJourney dan Kementerian Kebudayaan Sinergi Melakukan Pengelolaan Kompleks Candi Borobudur
Advertisement
Berita Populer
- Sekolah Rakyat Sonosewu Bantul Butuh Operator
- Rayakan Ulang Tahun ke-16, Star FM Gelar Bakti Sosial di Panti Asuhan
- Puluhan Hektare Lahan Pertanian di Pleret Kekeringan Akibat Irigasi Dialih Fungsi Jadi Kolam Ikan
- Ada 12 Tambang Ilegal Tersebar di Kulonprogo dan Bantul
- Jembatan Pandansimo Segera Dibuka, Dinpar Bantul Bakal Sesuaikan Lokasi TPR Wisata Pantai Selatan
Advertisement
Advertisement
