Subsidi Dipangkas, Pendapatan Trans Jogja Harus Tetap Meningkat

Harianjogja.com, JOGJA—Subsidi Trans Jogja diwacanakan akan dipotong sebesar Rp6,8 miliar pada 2026 mendatang, dari Rp87 miliar menjadi Rp81 miliar. Untuk menutupi biaya operasional dengan pelayanan yang sama, Trans Jogja harus mampu meningkatkan pendapatan

Kepala Badan Perencanaan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperida) DIY, Ni Made Dwipanti, menjelaskan subsidi diberikan untuk biaya operasional kendaraan (BOK). “Saat subsidi dikurangi, apakah layanan yang dikurangi atau pendapatan ditambah,” katanya, Selasa (26/8/2025).

BACA JUGA: Jadwal Angkutan Sinar Jaya, dari Malioboro ke Pantai Parangritis

Di sisi pelayanan, dampak pengurangan subsidi bisa berupa pengurangan jalur atau jam operasional yang akan berimbas pada potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) pekerja. “Itu tidak kita inginkan. Maka, harusnya pengurangan subsidi diringi peningkatan pendapatan,” ujarnya.

Menurutnya, untuk menambah pendapatan Trans Jogja tidak harus meniakkan tarifnya. Masih ada pos lain yang bisa dimaksimalkan untuk pemasukan “Trans Jogja punya ruang banyak yang bisa dikelola menjadi pemasukan. Perlu ada hitungannya,” ungkapnya.

Pemotongan subsidi ini diusulkan oleh DPRD DIY dengan pertimbangan keterbatasan anggaran dan perlunya pembiayaan lainnya seperti pemeliharaan fasilitas jalan. “Aktivitas infrastruktur tidak bisa dipenuhi secara ideal. Contoh rehabilitasi peningkatan jalan atau penerangan jalan umum,” paparnya.

Lalu dari sisi progress beberapa tahun terakhir, implementasi subsidi dari Pemda DIY untuk Trans tidak terserap maksimal. “Dalam implementasi penyerapannya, pendapatannya mungkin besar sehingga yang kita cadangkan pada akhir tahun sisa,” kata dia.

Meski demikian ia mengakui dari sisi layanan, dengan subsidi saat ini saja Trans Jogja masih belum maksimal. “Misal jarak kedatangan bus 1 dan 2 belum ideal 10 menit, masih 40-45 menit. Tapi apa mau dikata jumlah modanya sedikit. Kalau mau banyak perlu investasi besar,” ujarnya.

BACA JUGA: Jalur Bus Trans Jogja Hari Ini

Adapun wacana pemotongan subsidi ini menurutnya masih belum final. Dinas Perhubungan DIY masih menganalisis peluang eksekusi wacana ini. “Apakah bisa dieksekusi total atau bisa ada kompromi, tidak segitu dan dipertimbangkan,” ungkapnya.

Kepala Dinas Perhubungan DIY, Chrestina Erni Widyastuti, mengatakan pihaknya masih mengkaji pemotongan subsidi ini. “Kami berupaya optimalisasi rute dan pendapatan. Doakan saja  tidak mengurangi layanan kepada masyarakat,” katanya.

Anggota Komisi C DPRD DIY dari Fraksi Partai Golkar, Lilik Syaiful Ahmad, menuturkan pemotongan subsidi ini sebenarnya hanya pengalihan alokasi anggaran. Di tengah keterbatasan anggaran, alokasi anggaran harus diarahkan pada yang lebih prioritas.

“Sekarang kalau kita lihat berapa orang yang menggunakan Trans Jogja setiap harinya? Kan tidak semua naik Trans Jogja. Di sini kita punya banyak sekali transportasi umum, ada online. Kepemilikan kendaraan [pribadi] juga dimudahkan,” ungkapnya.

Tingginya pertumbuhan kendaraan pribadi menurutnya mendesak pemeliharaan infrastruktur jalan yang lebih besar. “Jalan-jalan kita kan banyak yang rusak. Jangan sampai Trans Jogja bagus tapi jalannya rusak. Maka semuanya harus dihitung. Jadi hanya menggeser anggaran saja,” kata dia.

Kondisi di DIY, 10% dari Pajak Kendaaraan Bermotor [PKB] yang dialokasikan untuk infrastruktur dan moda transporatasi totalnya hanya Rp63 miliar. Angka ini belum mencukupi subsidi yang diajukan oleh Trans Jogja sebesar Rp87 miliar.

“Kalau semua dialokasikan ke situ [Trans Jogja] masih kurang. Sementara untuk subsidi infrastruktur jalan yang dipakai masyarakat untuk naik motor dan mobil, membangunnya dari mana? Belum ada dari situ [PKB]. Maka semuanya harus berimbang,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News