Bupati Larang Pejabat di Bantul Flexing

Harianjogja.com, BANTUL - Bupati Bantul Abdul Halim Muslih meminta organisasi pemerintah daerah lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran, salah satunya dengan mempertimbangkan penundaan kegiatan-kegiatan seremonial yang dinilai hanya memboroskan biaya.

Selain itu, ia juga mengingatkan pejabat eksekutif maupun legislatif untuk tidak melakukan flexing atau pamer barang mewah di ruang publik.

Halim menegaskan perlunya efisiensi dalam menyusun program kerja. Menurutnya, kegiatan seremonial maupun perjalanan dinas yang tidak memiliki kaitan langsung dengan kepentingan masyarakat sebaiknya dirasionalisasi.

“Maka perlu saya menyampaikan pertama, agar pemerintah daerah untuk mempertimbangkan menunda kegiatan-kegiatan seremonial yang terkesan pemberosan,” kata Halim, Kamis (11/9).

Ia juga menekankan pentingnya kehati-hatian pejabat dalam menyampaikan pernyataan di depan publik. Walaupun pernyataan tersebut benar, penggunaan diksi yang tidak tepat bisa menimbulkan sentimen negatif di masyarakat.

“Tidak semua hal yang benar jika disampaikan dengan narasi yang tidak tepat akan diterima baik. Itu justru bisa menimbulkan respon negatif dari masyarakat,” ujarnya.

BACA JUGA: Satpol PP Terima 67 Aduan Gangguan Ketertiban di Bantul

Lebih lanjut, Bupati meminta setiap program yang dijalankan pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, termasuk upaya menekan angka stunting, pengentasan kemiskinan, hingga penyediaan lapangan kerja. Ia juga mendorong agar komunikasi dengan masyarakat terus diperkuat melalui dialog dan penyerapan aspirasi secara langsung.

Halim juga menyinggung gaya hidup pejabat yang kerap menimbulkan sorotan publik. Ia menegaskan bahwa pejabat daerah sebaiknya tidak memamerkan barang-barang mewah, meski bukan berasal dari APBD.

“Para pejabat di daerah jangan flexing, jangan pamer barang mewah. Walaupun barang itu dibeli dengan uang pribadi, sebaiknya tidak dipertontonkan karena bisa melukai perasaan masyarakat,” tegasnya.

Ia bahkan mencontohkan agar para pejabat lebih memilih belanja di pasar tradisional ketimbang mengoleksi barang branded.

“Pendek kata, kita di daerah jangan flexing, jangan pamer. Lebih baik sering-sering belanja di pasar tradisional,” tambahnya.

Dengan arahan ini, Bupati berharap pemerintah daerah semakin fokus pada program yang berdampak nyata bagi masyarakat serta menghindari gaya hidup yang mencederai rasa keadilan publik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.