Pembangunan Sekolah Rakyat Belum Masuk Program Prioritas di Gunungkidul

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul belum memikirkan untuk membangun sekolah rakyat dalam waktu dekat. Ketersediaan lahan menjadi kendala sehingga program ini tidak menjadi skala prioritas utama.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul, Mohammad Arif Aldian mengatakan, Pemerintah Pusat membuka peluang membangun sekolah rakyat di daerah. Namun, guna mewujudkan program ini, pemkab diminta mengalokasikan lahan untuk proses pembangunan.

“Minimal lahan yang disediakan sekitar lima hektare, agar bisa dibangun layanan sekolah rakyat,” kata Aldian, Rabu (24/9/2025).

Menurut dia, hingga sekarang, pemkab belum bisa menyediakan lahan yang dipersyaratan untuk sekolah rakyat. “Kalau mau dibangun, maka harus menyediakan lahannya sesuai ketentuan dari Kementerian Sosial yang memiliki program. Tapi, hingga saat ini, pemkab belum punya lahan tersebut,” kata mantan Kepala Dinas Pariwisata ini.

Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Sosial P3A) Gunungkidul, Nurudin Araniri. Menurut dia, belum ada perkembangan untuk pembanguan sekolah rakyat di Gunungkidul.

Ia berdalih, ketersediaan lahan menjadi kendala sehingga program ini belum masih skala prioritas untuk pembangunannya di Gunungkidul. “Lahannya belum punya sehingga pembangunan belum akan dijalankan di Gunungkidul,” katanya.

BACA JUGA: Perkuat Jaringan Irigasi Pertanian, Pemkab Gunungkidul Digelontor Rp41,4 Miliar

Nurudin menambahkan, program sekolah rakyat di DIY sudah mulai dijalankan. Adapun lokasinya bertempat di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahetraan Sosial di Kalurahan Tamanmartani, Kalasan, Sleman.

Adapun satu lokasi belajar berlangsung di Balai Terpadu dr. Soeharso di Kalurahan Ngestiharjo, Kasihan, Bantul. “ Dia menjelaskan, untuk calon siswa asal Gunungkidul ada 24 anak. Jumlah ini mengacu pada hasil pengumuman yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah DIY.

“Kalau yang daftar ada 76 anak, tapi yang diterima ada 25 anak. Tapi, seorang calon siswa memilih mundur sehingga yang diterima hanya 24 anak,” katanya.

Meski berada di luar daerah, Nurudin mengakui ada upaya pemantauan melalui petugas PKH yang bertugas di lokasi para siswa. “Ada monitoring melalui pendamping PKH di masing-masing lokasi. Sekolah rakyat dibangun untuk memberikan fasilitas Pendidikan yang memadai bagi keluarga kurang mampu karena semua fasilitas disediakan termasuk asrama selama bersekolah,” katanya. (David Kurniawan)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.