Apindo DIY Sebut Perlunya Bantuan Subsidi Upah hingga Akhir Tahun

Harianjogja.com, JOGJA—Kelesuan ekonomi, tingginya pengangguran dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) memerlukan intervensi pemerintah untuk menstimulus perekonomian. Asosiasi  Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY memandang perlunya subsidi bantuan upah lebih banyak.

Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY Bidang Ketenagakerjaan, Timotius Apriyanto, menjelaskan situasi Indonesia saat ini tengah dalam ketidakpastian ekonomi dan geopolitik global yang mengakibatkan potensi meledaknya pengangguran atau gelombang PHK.

“Di DIY sudah lebih 2.500 PHK dengan jumlah tertinggi Sleman kemaren 1.900. Yang paling besar memang karena ada kebakaran yang mengakibatkan pemberhentian 1.300 karyawan. Cuma memang fenomenanya dibanding tahun lalu, sekarang meningkat,” ujarnya, Minggu (5/10/2025).

Sementara pada November sudah harus ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). Tantangan penetapan UMP ini lebih berat dibanding tahun lalu. “Daya beli menurun, laporan di lapangan pasar besar baik yang menjual souvenir, tekstil atau pasar kebutuhan sehari-hari sepi pengunjungnya. Ini sebagai early warning sebagai kelesuan ekonomi,” katanya.

Untuk mengatasi hal ini diperlukan intervensi negara, salah satunya dengan bantuan subsidi upah seperti yang sudah dilakukan pertengahan tahun lalu. Namun program ini perlu lebih besar lagi dengan jangkauan lebih luas dan nilai bantuan lebih tinggi.

“Kami mendorong pemerintah memperpanjang bantuan subsidi upah dengan besaran ditingkatkan, jangan hanya Rp300.000. Bantuan subsidi upah itu mestinya Rp600.000 untuk pekerja yang upahnya di bawah Rp5 juta, jangan di bawah Rp3,5 juta, sehingga jangkauannya lebih luas. Itu baru akan terasa,” ungkapnya.

Program ini juga sebaiknya tidak hanya dua bulan, tapi sampai akhir 2025. Menurutnya pemerintah bisa mencarikan sumber dana yang tepat. “Saya kira Menteri Keuangan yang baru bisa mencari sumber dana dengan fiskal tetap aman. Kalau saya diambilkan saja dari MBG [Makan Bergizi Gratis] sebagian,” katanya.

Pemerintah menurutnya juga tidak hanya mengeluarkan kebijakan yang sifatnya reaktif seperti pemadam kebakaran, tapi perlu diupayakan peningkatan produktivitas dan daya saing baik dari sisi ekosistem industri maupun tenaga kerja.

“Semestinya diperbaiki ekosistem industri dan perdagangan. Lalu juga di sisi ketenagakerjaan mesti meningkatkan produktivitas tenaga kerja melalui revitalisasi pendidikan dan keterampilan vokasi. Sehingga kuncinya memang di upscaling dan rescaling human capital DIY untuk menghadapi situasi ketidakpastian ekonomi,” ujarnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.