Pemkot Jogja Larang Plastik Kurban, Iduladha 2026 Fokus Minim Sampah
Pemkot Jogja melarang penggunaan kantong plastik saat pembagian daging kurban Iduladha 2026 demi menekan sampah di Kota Jogja.
Pembayaran parkir di beberapa wilayah di Kota Jogja dapat dilakukan secara non tunai. Antara/Eka AR
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Kota Jogja terus berupaya meminimalkan kasus parkir nuthuk. Salah satunya melalui transparansi pembayaran melalui parkir digital. Program ini terus diperluas dengan menambah 100 titik parkir digital di Kota Jogja. Pemkot juga menargetkan ada 300 titik parkir digital hingga akhir 2025.
Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo menyampaikan penggunaan parkir digital terus digencarkan untuk meningkatkan transparansi retribusi parkir di Kota Jogja. Jika sebelumnya telah ada 10 titik parkir yang ada di sekitar kawasan Malioboro yang menggunakan parkir digital. Untuk meningkatkan transparansi, saat ini ditambah dengan menyasar 100 titik parkir digital.
"[Pembayaran parkir] Kalau sudah [digital] menggunakan QRIS, kalau belum di backup. Kalau pembayaran pakai uang [tunai], juru parkir yang membantu untuk memasukan QRIS, sehingga satu sistem," katanya dalam peluncuran 100 Titik Parkir Digital di Bank Indonesia, pada Senin (6/10/2025).
Hasto menyebut pembayaran digital tersebut akan diterapkan secara bertahap. Ketika pengendara membayar retribusi parkir masih menggunakan uang tunai masih diterima. Namun, dia meminta agar juru parkir membayarkannya ke dalam sistem yang ada dengan menggunakan QRIS. Dengan begitu, pencatatan pembayaran retribusi dapat dilakukan secara terpusat.
Hasto menyebut 100 titik parkir digital tersebut letaknya tersebar di beberapa ruas jalan umum di Kota Jogja, antara lain Jalan Mataram dan Jl. Brigjen Katamso. Titik-titk parkir digital tersebut nantinya diproyeksikan akan bertambah.
Ia menargetkan hingga akhir tahun ada 300 titik parkir digital di Kota Jogja. Adapun di 2026, pihaknya menargetkan seluruh titik parkir di Kota Jogja yang berjumlah 738 titik menggunakan parkir digital. "Akhir 2026 targetnya seluruh titik parkir digital," ujarnya.
Kepala Dishub Kota Jogja, Agus Arif Nugroho mengaku telah melakukan uji coba dan evaluasi terhadap 10 titik parkir yang menggunakan pembayaran digital. Dari uji coba tersebut, pembayaran digital telah dilakukan dengan efisien.
Ia menilai pembayaran parkir secara digital akan mempermudah pengguna jalan dalam membayar retribusi parkir, dan memudahkan pencatatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir.
"Ini sebagai upaya untuk menghilangkan parkir kelebihan bayar, kesulitan bayar, dan sebagainya," katanya.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DIY, Sri Darmadi Sudibyo menyampaikan juru parkir memiliki tugas yang penting untuk memastikan pembayaran retribusi parkir yang mendorong capaian target pendapatan asli daerah (PAD).
"[Pembayaran parkir] Secara digitalisasi akan membuat semua lebih akuntabel, semua akan tercatat lebih baik. Sehingga akan memudahkan Pemda untuk merencanakan pembangunan, karena dengan tercatat akan menjadi dasar untuk membuat perencanaan pembangunan yang lebih presisi," katanya.
Saat ini wisatawan yang datang ke Jogja sebagian besar merupakan generasi muda yang menyimpan uangnya secara digital. Dengan pembayaran digital menurutnya wisatawan akan lebih mudah membayar retribusi parkir.
Pembayaran digital saat ini sudah banyak diterapkan karena akan meningkatkan ekonomi masyarakat. "Melalui digitalisasi pembayaran QRIS mendukung Kota Jogja sebagai smart city, [pembayaran digital] akan memudahkan wisatawan berkunjung ke Jogja dan mendukung pembangunan daerah," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkot Jogja melarang penggunaan kantong plastik saat pembagian daging kurban Iduladha 2026 demi menekan sampah di Kota Jogja.
Noel minta maaf kepada Prabowo setelah divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi sertifikasi K3 dan gratifikasi Rp3,43 miliar.
KPK menduga perusahaan towing dipakai sebagai kedok menyamarkan dana hasil pemerasan KITAS dan KITAP yang menyeret pejabat Imigrasi.
Program BSPS DIY 2026 melonjak menjadi 3.000 unit rumah. Kementerian PKP memperbesar bantuan bedah rumah untuk mempercepat penanganan RTLH.
Pelantikan Kepala BGN Nanik S. Deyang dijadwalkan pekan depan. Istana meminta fokus membenahi Program Makan Bergizi Gratis.
Ketergantungan fiskal DIY masih tinggi. Pemda mengandalkan optimalisasi aset dan BUMD untuk meningkatkan PAD dan kemandirian fiskal.