BPS Kota Jogja: Sensus Ekonomi Berjalan Lancar Tanpa Penolakan

Harianjogja.com, JOGJA—Pelaksanaan Sensus Ekonomi di Kota Jogja hingga pertengahan Juli 2026 berlangsung kondusif. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jogja memastikan belum menemukan adanya penolakan dari masyarakat selama proses pendataan, meski sejumlah responden sempat mempertanyakan pertanyaan yang diajukan petugas.

Kepala BPS Kota Jogja, Joko Prayitno, mengatakan seluruh proses sensus sejauh ini berjalan sesuai rencana setelah masyarakat memperoleh penjelasan mengenai tujuan pengumpulan data.

"Kalau fenomena penolakan, sampai saat ini di Kota Jogja belum ada," ujarnya, dikutip Kamis (16/7/2026).

Warga Sempat Bertanya, tetapi Tetap Bersedia Didata

Joko menjelaskan sebagian masyarakat awalnya merasa jumlah pertanyaan dalam sensus cukup banyak. Namun, setelah petugas menerangkan fungsi dan manfaat pendataan, responden tetap bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan.

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang wajar mengingat sensus ekonomi hanya dilaksanakan setiap 10 tahun sehingga tidak semua warga pernah mengikutinya.

"Mungkin ada yang merasa kok banyak ditanya. Padahal sensus ini bukan hal baru. Setiap 10 tahun selalu dilaksanakan, siapa pun pemerintahnya," katanya.

Ia menambahkan, tingkat literasi masyarakat Kota Jogja yang relatif tinggi turut mendukung kelancaran pelaksanaan sensus. Upaya sosialisasi yang dilakukan BPS bersama pemerintah juga dinilai membuat masyarakat lebih memahami pentingnya pendataan tersebut.

Data Pendapatan hingga Aset Ikut Didata

Dalam pelaksanaan sensus, BPS Kota Jogja tidak hanya mencatat aktivitas usaha masyarakat. Pendataan juga mencakup kondisi ekonomi rumah tangga secara umum.

Informasi yang dihimpun meliputi kondisi tempat tinggal, tingkat pendidikan, pendapatan, pengeluaran, hingga kepemilikan aset seperti kendaraan.

Meski pertanyaan mengenai pendapatan dan aset tergolong sensitif, Joko menyebut masyarakat tetap bersedia memberikan jawaban setelah memperoleh penjelasan mengenai manfaat sensus.

"Tujuannya untuk mengetahui kondisi ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Jadi sayang kalau tidak terdata. Tidak ada ruginya masyarakat memberikan informasi karena hasilnya juga akan bermanfaat untuk masyarakat sendiri maupun pemerintah dalam menyusun kebijakan," ujarnya.

BPS Harapkan Data Disampaikan Sesuai Kondisi Sebenarnya

Terkait kemungkinan adanya data yang tidak akurat, Joko mengakui BPS mengandalkan informasi yang disampaikan langsung oleh responden.

Untuk data aset, misalnya, masyarakat diminta memperkirakan nilai kendaraan atau aset yang dimiliki sesuai kondisi yang sebenarnya.

"Kami berharap masyarakat menjawab dengan tepat sesuai kondisi yang sebenarnya," katanya.

Petakan Perkembangan Usaha Berbasis Digital

Selain memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat, sensus kali ini juga bertujuan memetakan perubahan struktur usaha dibandingkan satu dekade lalu.

Menurut Joko, salah satu perkembangan yang diperkirakan paling menonjol adalah meningkatnya jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan teknologi dan platform digital.

"Kalau dibandingkan 10 tahun lalu, sekarang sudah banyak usaha yang menggunakan teknologi, seperti jualan online. Itu yang ingin kami petakan sehingga pemerintah mengetahui sektor-sektor ekonomi yang berkembang di masyarakat," jelasnya.

Untuk memastikan seluruh aktivitas ekonomi tercatat, petugas sensus juga melakukan probing atau pendalaman apabila menemukan jawaban yang belum lengkap.

"Pendalaman itu dilakukan untuk menggali informasi secara lebih lengkap. Jangan sampai ada kegiatan ekonomi masyarakat yang tidak berhasil didata," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.