Hingga 24 Oktober 2025, PAD Bantul Capai Rp608,9 Miliar

Harianjogja.com, BANTUL—Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul, hingga 24 Oktober 2025 mencapai Rp608,9 miliar target selama setahun sebesar Rp773 miliar.

"Sampai dengan 24 Oktober, realisasi PAD Bantul sebesar Rp608,9 miliar, dengan beberapa OPD (organisasi perangkat daerah) yang pendapatannya telah melampaui target," kata Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul Istirul Widilastuti di Bantul, Minggu (2/11/2025).

Menurut dia, sejumlah OPD di Bantul yang telah melampaui target pendapatan hingga periode tersebut di antaranya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul.

"Kalau yang Disnakertrans itu dari target sekitar Rp400 juta sudah terealisasi sekitar Rp600 jutaan. Jadi sudah mencapai 150 persen dari target, pendapatan itu di antaranya berasal dari retribusi tenaga kerja asing yang disetorkan perusahaan," katanya.

Dia mengatakan, sedangkan sejumlah OPD yang masih berupaya menggenjot pendapatan daerah untuk mencapai target di antaranya Dinas Perhubungan (Dishub), kemudian Dinas Pariwisata, yang salah satunya melalui penarikan retribusi masuk kawasan wisata.

"Dinas Pariwisata dan Dinas Perhubungan kurang sedikit, tapi kita optimistis bisa sesuai bahkan bisa melampaui target. Karena memang ada beberapa kendala, faktornya banyak misalnya adanya jalur lintas selatan atau kemungkinan pengunjung yang turun," katanya.

Meski demikian, kata dia, pendapatan sektor pariwisata di Bantul yang dikoordinir Dinas Pariwisata merupakan salah satu potensi pendapatan paling besar hingga mencapai miliaran rupiah, karena jumlah objek wisata yang beragam dan menjadi tujuan utama wisatawan.

"Kalau pendapatan yang miliaran itu sektor pariwisata, dan realisasi PAD dari Dinas Pariwisata yang masuk ke kami sudah sebesar Rp21,8 miliar," katanya.

Meski demikian, kata dia, target PAD dalam APBD Bantul tersebut bersifat proyeksi dan bisa saja mencapai target maupun tidak tercapai, karena merupakan satu kesatuan dari pendapatan, belanja pembiayaan dan sebagainya, namun harapannya tetap tercapai.

"Jadi hanya angka angka prediksi kalau APBD itu sebenarnya, kalau harapan kami prediksi kita itu tidak meleset, toh kalau ada meleset pasti ada alasan yang jelas harus kita sampaikan," katanya.

Dia juga mengatakan terkait APBD Bantul Tahun 2026 yang mengalami pengurangan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp156 miliar dari pusat, angka tersebut cukup signifikan, dan berdampak pada kegiatan dan program di daerah.

"Tetapi Bantul tidak sendirian, karena di kabupaten/kota lain juga sama porsinya. Cuma strategi pemecahan itu akan berbeda beda antara kabupaten satu dengan yang lain. Nah, kita masih proses panjang di APBD, nanti coba kita lihat perkembangan dan situasi seperti apa," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara