Hanya 4 dari 56 SPPG di Bantul yang Kantongi SLHS

Keamanan Pangan MBG Bantul Disorot, Baru 4 SPPG Bersertifikat

Dinkes Bantul sebut baru empat dari 56 SPPG MBG yang memiliki sertifikat laik higiene sanitasi, sisanya masih dalam proses verifikasi.

Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Kesehatan Bantul mengungkap hanya empat dari 56 SPPG program Makan Bergizi (MBG) yang sudah bersertifikat laik higiene sanitasi.

Di sisi lain, pihaknya juga telah menerima berkas pengajuan dari 10 SPPG lainnya untuk mengurus sertifikat itu.

Kepala Dinkes Bantul, Agus Tri Widiyantara, menjelaskan bahwa, meskipun sebagian besar SPPG belum mengantongi SLHS, pelayanan MBG bagi pelajar tetap berjalan di berbagai wilayah.

“Idealnya memang sebelum mengantongi SLHS, SPPG tidak boleh melayani MBG karena ini menyangkut keamanan pangan,” ujarnya, Senin (10/11/2025).

Agus menyebut, sesuai imbauan Badan Gizi Nasional (BGN), percepatan penerbitan SLHS memang sedang dilakukan. Namun, pihaknya tetap berpegang pada prosedur dan standar kesehatan yang berlaku.

“Kalau hasil pemeriksaan air belum memenuhi syarat, ya SLHS belum bisa kami keluarkan. Begitu juga kalau proses pengolahan makanannya belum sesuai, belum bisa terbit,” tegasnya.

Pengawasan Lemah dan Kandungan E-coli Jadi Akar Masalah

Ketua Komisi D DPRD Bantul, Pramu Diananto Indratriatmo, menilai lemahnya pengawasan terhadap SPPG menjadi akar masalah keamanan pangan program MBG.

“SPPG yang belum memiliki SLHS seharusnya tidak boleh melayani MBG karena tidak ada jaminan keamanan makanan yang dikonsumsi siswa,” katanya.

Politikus PDI Perjuangan itu juga menyebut, setelah insiden keracunan, SPPG terkait langsung ditutup sementara. Menurutnya, hal ini ironis mengingat program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo.

“Komisi D sudah menanyakan kendala SPPG memperoleh SLHS. Hasilnya, banyak air yang digunakan untuk memasak MBG tidak memenuhi syarat dan mengandung bakteri E. coli. Jadi wajar kalau terjadi kasus keracunan,” kata Pramu.

Ke depan, DPRD Bantul mendesak Dinkes mempercepat pembenahan aspek higienitas di seluruh SPPG agar distribusi MBG benar-benar aman dan layak konsumsi bagi para pelajar. DPRD juga mendesak SPPG agar lebih proaktif untuk mengurus SLHS demi kepastian keamanan pangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.