Banyak Kendaraan Lolos, TPR Parangtritis Bantul Perlu Lajur Baru

Harianjogja.com, BANTUL—Maraknya kendaraan wisatawan yang lolos tanpa membayar retribusi di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) Parangtritis mendorong Koordinator TPR Parangtritis, Rokhmad Ridwanto, mengusulkan pembangunan lajur khusus di titik TPR yang baru. Kondisi itu terutama banyak terjadi pada hari-hari sepi kunjungan.

Menurut Rokhmad, ketiadaan jalur khusus membuat pengendara mudah melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi, sehingga petugas kesulitan melakukan penghentian tanpa risiko kecelakaan.

“Kalau yang lolos-lolos itu memang masih ada apalagi saat tidak ramai atau selain akhir pekan. Pengendara yang kencang itu sulit dihentikan dan berisiko kalau tertabrak,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).

Ia membandingkan situasi tersebut dengan TPR lama yang memiliki pemisahan jalur bus, mobil, dan motor. Pola itu dinilai lebih efektif untuk pengawasan serta mengurangi peluang pengendara menerobos tanpa membayar retribusi.

“Minimal ada jalur bus, mobil, dan motor sendiri-sendiri sehingga lebih terkondisi dan usulan ini sudah kami sampaikan ke Dinas Pariwisata,” katanya.

Rokhmad mengakui maraknya kendaraan lolos berdampak pada kurang optimalnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata. Meski begitu, ia tetap berharap lonjakan wisatawan pada akhir tahun bisa mendongkrak capaian pendapatan yang dipatok Rp49 miliar.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Bantul, Saryadi, membenarkan bahwa seluruh TPR di Bantul saat ini belum berada dalam kondisi ideal. Keterbatasan lahan dan status jalan yang merupakan Jalan Nasional menjadi kendala utama penataan TPR agar lebih aman dan representatif.

“Memang kami terkendala dengan lahan dan itu statusnya Jalan Nasional. Kami tidak bisa bangun TPR yang melintang seperti di utara atau yang lama,” ujarnya.

Kondisi tersebut membuat petugas harus menghadang kendaraan langsung di jalan, situasi yang dinilai rawan bagi keselamatan. Sebagai solusi jangka panjang, Dinas Pariwisata tengah menjajaki opsi pengadaan lahan baru sekaligus mendorong penurunan status jalan di titik perempatan JJLS agar dapat dijadikan jalur khusus pemungutan retribusi.

“Ke depan kami coba cari tanah yang memadai serta status jalan diturunkan jadi jalan kabupaten minimal, sehingga bisa dibuat lajur agar lebih optimal,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News