Resmi, Hanung Gantikan Joko Purnomo sebagai Ketua PDIP Bantul

Harianjogja.com, BANTUL—Konfercab PDIP menetapkan Hanung Raharjo sebagai Ketua DPC Bantul menggantikan Joko Purnomo untuk masa kepengurusan 2025–2030.

Sebagai Ketua DPRD Bantul, Hanung bertekad membawa perubahan struktural melalui penguatan kaderisasi hingga tingkat ranting. Ia juga menekankan pentingnya konversi simpatisan menjadi anggota resmi untuk memperkuat basis partai menghadapi kontestasi politik mendatang.

Menanggapi penolakan sejumlah kader, Hanung menyebut dinamika itu wajar dalam proses politik. Namun ia menegaskan keputusan partai harus dijalankan, sembari mengajak seluruh elemen PDIP Bantul bersatu demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hanung yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Bantul akan memimpin partai berlambang banteng moncong putih selama lima tahun ke depan bersama Rajut Sukasworo sebagai sekretaris dan Edy Sumarmi sebagai bendahara.

Ia menyampaikan apresiasi kepada DPP, DPD DIY, serta jajaran DPC PDI Perjuangan Bantul atas mandat yang diberikan kepadanya itu. 

“Sebagai petugas partai, amanat ini tidak mudah tapi harus dijalankan sebaik mungkin agar PDI Perjuangan Bantul semakin baik dan maju,” kata Hanung, Rabu (10/12/2025).

Ia menegaskan fokus utamanya adalah memperkuat kaderisasi dari tingkat kabupaten hingga padukuhan, termasuk mengubah basis simpatisan menjadi anggota resmi partai. Selain itu, ia menargetkan peningkatan capaian PDI Perjuangan pada Pemilu legislatif, Pemilu presiden, maupun Pilkada mendatang.

Selain itu, Hanung menyatakan akan segera melakukan konsolidasi dengan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bantul, badan dan sayap partai, serta organisasi kemasyarakatan yang berafiliasi.

“Kami siap berkolaborasi dengan berbagai pihak dan memohon doa serta dukungan masyarakat Bantul agar PDI Perjuangan semakin maju dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga,” ujarnya.

Terkait adanya penolakan dari sejumlah kader terhadap hasil konfercab yang menempatkannya sebagai ketua, Hanung meresponsnya dengan santai. Ia menyebut dinamika semacam itu merupakan bagian dari proses politik.

“Perbedaan pandangan itu wajar. Namun ketika keputusan sudah ditetapkan partai, maka sebagai petugas partai kami harus menjalankannya dengan baik,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News