Dirjen Bea Cukai Rencanakan Kantor Wilayah Baru di DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai (DJBC) merencanakan pendirian Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai bagian dari transformasi organisasi dan pemisahan dari Kanwil Jawa Tengah–DIY yang selama ini berkedudukan di Semarang.

Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah–DIY, Imik Eko Putro, menjelaskan pihaknya telah menyerahkan surat resmi dari Direktur Jenderal Bea Cukai terkait rencana pengembangan organisasi tersebut kepada Gubernur DIY, Sri Sultan HB X.

Imik menjelaskan selama ini kendali administratif dan pengawasan untuk wilayah Jawa Tengah serta DIY berada di bawah satu atap di Semarang. Dengan adanya pengembangan organisasi ini, DIY diproyeksikan menjadi pusat komando baru yang membawahi lima kantor pelayanan.

"Sesuai arahan Bapak Direktur Jenderal, akan ada pembentukan Kanwil baru di Jogja. Nantinya, kantor wilayah ini diproyeksikan membawahi lima kantor, yakni Bea Cukai Jogja, Surakarta, Magelang, Purwokerto, dan Cilacap," ujarnya dalam siaran pers, Kamis (18/12/2025).

Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan pelayanan dan pengawasan di wilayah selatan Jawa yang dinilai memiliki potensi ekonomi dan tantangan pengawasan yang semakin dinamis. "Alhamdulillah, Sri Sultan menyambut baik dan memberikan dukungan,” katanya.

Asisten Sekretariat Daerah DIY Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tri Saktiyana, menuturkan Pemda DIY mendukung langkah Kementerian Keuangan ini. Menurutnya, pemecahan wilayah kerja tersebut akan membagi Jawa Tengah menjadi dua zona, yakni zona utara di Semarang dan zona selatan di DIY.

"Harapannya, peningkatan kebutuhan masyarakat untuk pelayanan kepabeanan dan cukai bisa lebih cepat dan efisien karena pusatnya kini lebih dekat, tidak harus ke Semarang lagi," katanya.

Proses pendirian Kanwil Bea Cukai Jogja pada tahun ini telah memasuki tahap persiapan administrasi, sebelum dieksekusi secara fisik pada 2026. Menurutnya, sudah ada arahan khusus dari Gubernur DIY agar penempatan kantor mempertimbangkan aksesibilitas dan kepadatan kota.

"Tidak perlu di pusat kota karena lahan yang sudah sempit. Yang penting pelayanannya bisa lancar dan mudah diakses masyarakat, apalagi yang dilayani banyak di wilayah selatan hingga Cilacap. Untuk titik pastinya masih bersifat umum, belum menunjuk satu lokasi tertentu," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News