Kulonprogo Terancam Langgar Aturan Belanja Pegawai 30 Persen pada 2027
Pemkab Kulonprogo mengaku kesulitan memenuhi aturan belanja pegawai maksimal 30 persen pada 2027. Belanja pegawai masih 38 persen dan daerah menegaskan tidak
Ilustrasi panen padi - ist/ngawikab.go.id
Harianjogja.com, KULONPROGO – Dinas Pertanian dan Pangan (Dispertapang) Kabupaten Kulonprogo memastikan ketahanan pangan daerah, khususnya padi, tetap aman dan surplus untuk tahun 2025. Meskipun sempat terdampak cuaca ekstrem, produksi padi secara keseluruhan tidak terganggu signifikan.
Kepala Bidang Produksi dan Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Dispertapang Kulonprogo, Wazan Mudzakir, menegaskan Kulonprogo selalu surplus pangan, bukan hanya swasembada.
“Produksi beras di Kulonprogo tercatat jauh melampaui konsumsi beras per kapita penduduk setempat,” katanya, Minggu (11/1/2026).
Beberapa lahan sempat terdampak banjir. Awalnya sekitar 2.800 hektar teridentifikasi terkena dampak, tetapi pengamatan intensif selama empat hari menunjukkan hanya 7 hektar yang gagal panen permanen.
Wazan menegaskan, kerusakan tersebut tidak memengaruhi ketersediaan padi di tingkat kabupaten. Sisa lahan lainnya sudah pulih dan siap kembali berproduksi.
Selain aman untuk kebutuhan lokal, distribusi beras Kulonprogo juga terbuka bagi daerah lain. Wazan menambahkan, petani boleh menjual hasil panen ke pedagang luar daerah, atau penggilingan lokal mengambil pasokan dari luar daerah, selama harga sesuai harapan petani.
“Itu hal yang lumrah dan wajar dalam sistem produksi beras di Indonesia,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Kulonprogo mengaku kesulitan memenuhi aturan belanja pegawai maksimal 30 persen pada 2027. Belanja pegawai masih 38 persen dan daerah menegaskan tidak
Gempa Kolombia menewaskan 265 orang dan merusak 53.526 rumah. Presiden Abelardo de la Espriella menetapkan status darurat ekonomi.
DPRD Kulonprogo meminta Pemkab menyiapkan solusi permanen kekeringan, termasuk pemetaan wilayah dan pembangunan sumber air alternatif.
BPKAD Kota Jogja mengembangkan SIAP, sistem pengingat digital untuk mendorong penarikan APBD tepat waktu dan mencegah penumpukan.
Iran menolak menghentikan perang dan membuka Selat Hormuz sebelum AS memenuhi tuntutan terkait perang, aset, dan gencatan senjata.
Ford Australia tarik 13.907 unit Ranger karena side curtain airbag berisiko gagal mengembang. Pengiriman dan test drive dihentikan sementara. Perbaikan gratis m