39 Pelajar Bantul Mulai Belajar di Sekolah Rakyat Kulonprogo
Sebanyak 39 pelajar SMA asal Bantul mulai belajar di Sekolah Rakyat Terpadu Kulon Progo. Seleksi dilakukan melalui asesmen kondisi keluarga.
Foto ilustrasi Makan Bergizi Gratis nasi goreng telur ceplok. - Foto dibuat menggunakan Artificial Intelligence/AI
Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul mengusulkan agar pembagian Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan dilakukan pada sore hari, guna memastikan kualitas makanan tetap terjaga dan aman dikonsumsi saat waktu berbuka puasa.
Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima petunjuk teknis terperinci terkait skema pembagian MBG selama Ramadan. Meski demikian, Pemkab Bantul berharap distribusi makanan dapat menyesuaikan waktu konsumsi siswa agar tujuan pemenuhan gizi tetap tercapai.
“Kami belum dapat informasi teknisnya, tapi harapan kami yang penting setiap hari siswa tetap mendapatkan MBG. Soal teknisnya mau dibagikan sepulang sekolah atau menjelang buka puasa, itu nanti diatur. Yang jelas jangan sampai terputus,” kata Aris, Rabu (28/1/2026).
Menurut Aris, prinsip utama program MBG adalah pemenuhan gizi siswa yang berlangsung setiap hari, termasuk selama bulan puasa. Karena itu, meskipun jam belajar lebih singkat, pemberian makanan tetap harus diperhatikan secara cermat.
“Kalau hari sekolah mungkin bisa diberikan sepulang sekolah atau lebih baik dibagikan sore ketika hendak buka puasa. Tapi kalau hari libur, ya harapan kami menjelang buka puasa bisa diberikan. Mau diambil di sekolah atau bagaimana, teknisnya menyesuaikan,” ujarnya.
Ia menekankan, waktu konsumsi menjadi faktor krusial agar makanan tidak rusak. Aris menilai pembagian MBG pada kisaran pukul 15.00–16.00 WIB lebih efektif dibandingkan pagi hari karena jarak antara penyajian dan konsumsi menjadi lebih singkat.
“Yang penting waktu dikonsumsi saat buka puasa itu makanannya tidak basi. Lebih efektif kalau diberikan menjelang buka puasa, siswa bisa mengambil di sekolah sore hari,” katanya.
Aris juga menyinggung pengalaman kasus keracunan makanan yang sempat terjadi di wilayah Gunungkidul. Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada bahan makanan, melainkan jarak waktu yang terlalu lama antara proses distribusi dan konsumsi.
“Kendalanya kemarin bukan di makanannya, tapi jarak antara distribusi, dan dikonsumsi itu terlalu lama. Makanannya tertutup, menumpuk, uap airnya keluar, akhirnya terjadi kontaminasi,” ucapnya.
Sebelumnya, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Bantul Hermawan Setiaji menyatakan rencana pelaksanaan MBG selama Ramadan masih menunggu kebijakan resmi dari pemerintah pusat.
“Rencana tetap jalan. Menunya nanti disesuaikan agar tetap sehat dikonsumsi saat buka puasa,” ujar Hermawan, Selasa (27/1/2026).
Terkait waktu pembagian, Hermawan menyebut MBG direncanakan dibagikan saat jam pulang sekolah. Namun, teknis pelaksanaannya tetap akan menyesuaikan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan instansi terkait.
“Pembagiannya pas jam pulang sekolah, atau nanti menyesuaikan kebijakan dari kementerian,” katanya.
Ia menambahkan, kepastian apakah program MBG akan berlangsung penuh selama bulan puasa hingga libur Lebaran masih menunggu surat resmi dari Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga daerah masih menunggu arahan final sebelum menetapkan skema distribusi di lapangan. “Untuk pastinya, kami masih menunggu surat resmi dari BGN,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 39 pelajar SMA asal Bantul mulai belajar di Sekolah Rakyat Terpadu Kulon Progo. Seleksi dilakukan melalui asesmen kondisi keluarga.
Belanja pegawai Pemkot Jogja masih 35,7 persen dari APBD 2026. BPKAD menekan anggaran melalui pembatasan rekrutmen ASN dan memanfaatkan tingginya angka pensiun
Warga Kalidadap, Selopamioro, Imogiri, Bantul harus menyedot air dari Sendang Wonosari saat kemarau. Sumur mengering dan jaringan air bersih belum menjangkau.
Pemkab Bantul menyiapkan strategi memenuhi batas belanja pegawai maksimal 30 persen pada 2027 dengan meningkatkan PAD, menerapkan zero minus growth ASN, dan mem
Belanja pegawai Sleman dalam APBD 2026 masih mencapai 32,36 persen. BKAD menyiapkan strategi pengendalian belanja dan peningkatan PAD untuk memenuhi batas 30.
Pemkab Kulonprogo mengaku kesulitan memenuhi aturan belanja pegawai maksimal 30 persen pada 2027. Belanja pegawai masih 38 persen dan daerah menegaskan tidak