Anggaran Rehab SMP Sleman 2026 Turun Drastis, Pemkab Andalkan Pusat

Harianjogja.com, SLEMAN— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,54 miliar untuk rehabilitasi gedung sekolah menengah pertama (SMP) pada 2026. Nilai tersebut mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga Pemkab Sleman kini lebih mengandalkan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat.

Ketua Tim Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan (Disdik) Sleman, Ruling Yulianto, menyampaikan bahwa keterbatasan anggaran membuat jumlah sekolah sasaran rehabilitasi jauh berkurang. Jika pada 2025 terdapat 48 SMP yang direhabilitasi, tahun ini hanya delapan sekolah yang masuk daftar prioritas.

Delapan sekolah tersebut meliputi SMPN 1 Depok, SMPN 5 Depok, SMPN 3 Berbah, SMPN 1 Gamping, SMPN 1 Cangkringan, SMPN 3 Sleman, SMPN 2 Mlati, serta SMPIT Salman Alfarisi.

“Kami memahami kondisi efisiensi anggaran saat ini. Untuk pelaksanaan rehabilitasi masih menunggu peninjauan ulang detail engineering design pada Februari. Jika sesuai rencana, pekerjaan kemungkinan dimulai April,” ujar Ruling saat dihubungi, Kamis (29/1/2026).

Sementara itu, Kepala Disdik Sleman Mustadi mengajak seluruh pihak memahami bahwa penurunan anggaran tidak hanya terjadi di Sleman, tetapi merata di berbagai perangkat daerah di seluruh Indonesia.

Menurutnya, keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan bersama dalam upaya memperbaiki sarana pendidikan, termasuk gedung sekolah. Karena itu, Disdik Sleman akan berupaya mencari sumber pendanaan alternatif, salah satunya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Pendanaan dari Pemerintah Pusat pasti ada, hanya kami belum tahu tahun dan waktu pelaksanaannya,” katanya.

Mustadi menjelaskan, di tengah keterbatasan anggaran internal, pihaknya menerapkan skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan sekolah. Data tersebut telah tercatat dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yang memuat kategori kerusakan ringan, sedang, hingga berat.

Ke depan, Disdik Sleman akan kembali menyesuaikan sasaran rehabilitasi dengan ketersediaan anggaran yang ada. Ia memastikan tidak akan terjadi tumpang tindih penerima bantuan sehingga rehabilitasi benar-benar tepat sasaran.

Selain itu, Mustadi juga meminta sekolah tidak khawatir apabila terjadi kerusakan akibat bencana alam. Menurutnya, Disdik siap melakukan pergeseran anggaran dari proyek yang tidak mendesak ke sekolah yang membutuhkan penanganan segera.

“Prinsipnya kami harus siap merespons, baik dari laporan Dapodik maupun kejadian bencana. Ini bagian dari kesiapan kami secara umum,” ucapnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.