Sekolah Bantul Diminta Prioritaskan Jasa Lokal untuk Study Tour

Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten Bantul mulai mengarahkan satuan pendidikan agar berperan aktif menggerakkan perekonomian daerah melalui optimalisasi pemanfaatan jasa usaha lokal dalam kegiatan sekolah, termasuk pelaksanaan study tour. Kebijakan ini sejalan dengan upaya memperkuat ekosistem pariwisata dan transportasi lokal di wilayah Bantul.

Arahan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Bupati Bantul Nomor: B/100.3.2/09483/PARIWISATA yang kini ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Bantul. Melalui edaran ini, sekolah didorong memanfaatkan layanan transportasi dan jasa pariwisata yang dikelola pelaku usaha lokal Bantul.

Kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh satuan pendidikan di Bantul, mulai dari TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, hingga SMA/SMK/MA negeri. Sosialisasi dilakukan agar sekolah memahami arah kebijakan sekaligus menjadikannya pertimbangan dalam perencanaan kegiatan wisata edukasi siswa.

Kepala Disdikpora Bantul, Nugroho Eko Setyanto, mengatakan langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menguatkan potensi ekonomi lokal melalui sektor pendidikan. Menurutnya, aktivitas sekolah memiliki dampak ekonomi yang signifikan apabila dikelola secara terarah.

“Harapan kita adalah harus bisa memberdayakan potensi yang ada di Kabupaten Bantul,” kata Nugroho saat meninjau kawasan wisata Mangunan, Kapanewon Dlingo, Kamis (5/2/2026).

Ia menjelaskan, selama ini pelaksanaan study tour di sekolah-sekolah Bantul masih beragam dan tidak terfokus pada wilayah tujuan tertentu. Bahkan, sejumlah sekolah diketahui kerap memilih destinasi di luar daerah, seperti Jawa Barat hingga Bali.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berharap kegiatan wisata edukasi tidak hanya memberi pengalaman belajar bagi siswa, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Hal ini dinilai realistis mengingat Bantul memiliki banyak pelaku usaha pariwisata yang mampu mendukung kebutuhan study tour sekolah.

“Jika siswa berwisata di Kabupaten Bantul atau luar Kabupaten Bantul, semoga bisa menggunakan pilihan-pilihan tentang travel, kendaraan, yang ada di Bantul,” tuturnya.

Selain pemanfaatan jasa lokal, Disdikpora Bantul juga menekankan aspek keselamatan transportasi dalam pelaksanaan study tour. Nugroho menegaskan, sekolah maupun penyedia jasa transportasi wajib memastikan kendaraan yang digunakan dalam kondisi laik jalan.

Ia menyebutkan, kelayakan kendaraan harus dibuktikan dengan dokumen ramp check dari Dinas Perhubungan setempat sebelum digunakan dalam kegiatan study tour. Langkah ini dinilai krusial untuk menjamin keselamatan siswa selama perjalanan.

“Selama ini kan memang study tour adalah partisipasi dari murid sendiri dan sifatnya tidak wajib. Maka, ketika ada pemberitahuan kepada kami, kami sampaikan nomor satu yakni siswa harus izin dari orang tua murid. Kalau orang tua murid mengizinkan ya silakan, kalau tidak ya tidak apa-apa,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Bantul, Singgih Riyadi, turut mengingatkan pentingnya pemeriksaan kelayakan kendaraan, khususnya bus yang digunakan untuk kegiatan study tour. Ia menegaskan bahwa Dishub Bantul siap memberikan layanan ramp check apabila diminta oleh sekolah maupun penyedia jasa transportasi.

Menurutnya, selama ini armada yang digunakan untuk study tour masih didominasi kendaraan dari luar daerah. Hal tersebut terlihat dari banyaknya kendaraan dengan pelat nomor non-AB yang beroperasi di Bantul.

“Memang mayoritas kendaraan yang digunakan adalah pelat non-AB atau luar Kabupaten Bantul dan DIY. Bahkan ada pelat BE, kan itu luar Jawa,” katanya.

Dishub Bantul pun mendorong sekolah agar lebih memprioritaskan penggunaan transportasi lokal, termasuk kendaraan berpelat AB. Selain mendukung keselamatan perjalanan, langkah ini dinilai dapat memperkuat perekonomian daerah melalui peningkatan aktivitas usaha transportasi dan kontribusi penerimaan pajak daerah, seiring koordinasi lanjutan dengan Disdikpora terkait pelaksanaan study tour di lingkungan sekolah.

“Kami akan koordinasi dengan Disdikpora, terkait pelaksanaan study tour dan semacamnya jika ada sekolah yang menggunakan kendaraan pelat non-AB, kami tidak akan melakukan ramp check,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News