Dana Pokir DPRD Kulonprogo 2026 Minim, Infrastruktur Terancam

Harianjogja.com, KULONPROGO—Dana pokok pikiran (Pokir) DPRD Kulonprogo pada 2026 dinilai sangat minim dan berpotensi menghambat sejumlah program prioritas, terutama pembangunan infrastruktur. Keterbatasan anggaran ini terjadi di tengah kebijakan efisiensi dana transfer dari pemerintah pusat.

Kondisi tersebut membuat pembiayaan berbagai aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses anggota DPRD Kulonprogo harus disaring secara ketat. Tidak semua usulan bisa direalisasikan karena keterbatasan pagu anggaran Pokir tahun ini.

Ketua DPRD Kulonprogo, Aris Syarifudin, mengungkapkan efisiensi anggaran dari dana transfer pusat berdampak langsung pada alokasi dana Pokir Dewan. Ia menyebut, sejumlah kegiatan pada 2026 hanya mendapatkan pembiayaan sekitar Rp100 juta hingga Rp150 juta.

“Itu kan sangat minim sekali dengan kondisi faktual yang ada di lapangan. Masa jalan yang rusak sepanjang 400 meter hanya dibiayai Rp100 juta? Itu hanya dapat untuk jalan sepanjang 60 meter sampai 75 meter,” tegasnya kepada wartawan, Minggu (15/2/2026).

Aris mengakui keterbatasan tersebut memaksa penggunaan dana Pokir dilakukan secara selektif dengan skala prioritas. Seluruh permintaan maupun keluhan masyarakat yang disampaikan saat reses tidak dapat dipenuhi sepenuhnya. Padahal, menurutnya, Pokir menjadi bagian yang identik dengan keberadaan wakil rakyat.

“Pokir ini kan bagian dari eksistensi seorang anggota dewan. Apalah artinya anggota dewan ngalor-ngidul gagah perkasa tak ada pokir di dalamnya apa kata masyarakat? Apa kata rakyat dewan tanpa pokir? Ngapain ada dewan di sana tidak ada kegiatan pokir,” tegas Aris.

Ia menambahkan, peruntukan dana Pokir tidak hanya untuk kegiatan fisik seperti pembangunan infrastruktur, tetapi juga program nonfisik. Menurutnya, pembiayaan Pokir merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk mengalokasikan pendanaannya dalam APBD.

Aris juga mengajak seluruh anggota DPRD Kulonprogo memperkuat fungsi pengawasan, bukan untuk mencari kesalahan eksekutif, melainkan memastikan setiap rupiah anggaran terserap optimal bagi kepentingan masyarakat.

“Agar ke depan Pokir dapat terbiayai dengan baik di APBD Kulonprogo selanjutnya. Kita berupaya penuh menggenjot pendapatan asli daerah di semua sektor dan lini sehingga pembiayaan Pokir dapat memadai,” jelasnya.

Menurut Aris, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi langkah strategis menghadapi minimnya dana transfer pusat. Ia menekankan pentingnya mencegah kebocoran PAD agar APBD Kulonprogo tetap kuat di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kulonprogo, Sulung Ambang Sujagad, menyampaikan dana Pokir DPRD Kulonprogo selama ini cukup membantu instansinya dalam penanganan infrastruktur jalan di Bumi Binangun. Meski tidak seluruhnya dialokasikan untuk kegiatan fisik, kontribusi Pokir dinilai signifikan.

“Sebagian memang ada Pokir dalam penanganan jalan, Pokir memang tidak semuanya jalan, ada yang fisik dan nonfisik. Pokir fisik itu biasanya ada jalan lingkungan atau jalan kabupaten. Jelas sangat membantu DPUPKP Pokir Dewan yang fisik itu,” tandasnya, menegaskan peran dana Pokir DPRD Kulonprogo 2026 terhadap keberlanjutan pembangunan infrastruktur daerah.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News