Relokasi Korban Longsor Tancep Gunungkidul Mulai Disiapkan

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Relokasi korban longsor Gunungkidul di Padukuhan Jono, Kalurahan Tancep, mulai dipersiapkan setelah satu keluarga terdampak bencana menyatakan bersedia pindah ke lokasi yang lebih aman. Keputusan ini diambil menyusul instruksi Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih saat meninjau lokasi bencana pada Rabu (18/2/2026). Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul langsung melakukan pendampingan kepada keluarga korban untuk memastikan proses relokasi berjalan sesuai rencana.

Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul Purwono mengatakan, setelah adanya arahan dari bupati, pihaknya segera memberikan edukasi kepada keluarga terdampak mengenai risiko longsor susulan di lokasi lama. Hasilnya, keluarga korban menyatakan kesiapan untuk direlokasi ke tempat yang lebih aman. “Pak Suyoto selaku pemilik rumah bersedia untuk direlokasi,” kata Purwono, Jumat (20/2/2026).

Meski demikian, pelaksanaan relokasi korban longsor Gunungkidul tersebut masih memerlukan koordinasi lebih lanjut dengan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) selaku perangkat daerah yang mengelola anggaran pembangunan hunian. Ia menegaskan lokasi tempat tinggal saat ini dinilai berisiko tinggi karena rawan terjadi longsor susulan.

Kepala DPUPRKP Gunungkidul Rakhmadian Wijayanto belum memberikan tanggapan terkait rencana relokasi rumah warga terdampak banjir dan longsor di Padukuhan Jono. Upaya konfirmasi melalui telepon maupun pesan belum mendapat respons hingga berita ini disusun.

Sebelumnya, Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih meminta keluarga korban yang tinggal di titik tertinggi kawasan rawan longsor untuk bersedia dipindahkan demi keselamatan. Ia menyebut wilayah tersebut telah dipantau selama sekitar satu dekade karena memiliki potensi bencana tanah longsor.

“Wilayah ini sudah dipantau dalam sepuluh tahun terakhir karena berpotensi longsor. Makanya, untuk keamanan, saya minta agar satu keluarga yang ada di lokasi tertinggi mau dipindah ke tempat yang aman,” katanya, Rabu siang.

Menurutnya, relokasi merupakan langkah strategis untuk menjamin keselamatan warga dari ancaman bencana. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul disebut siap menyediakan lahan sekaligus membangun hunian baru bagi keluarga terdampak.

Ia juga mengungkapkan hasil koordinasi dengan Gubernur DIY Sri Sultan HB X yang memungkinkan pemanfaatan tanah berstatus sultan ground (SG) sebagai lokasi relokasi. Selain itu, tanah kas desa juga dapat digunakan bagi keluarga kurang mampu yang terdampak bencana melalui mekanisme pengajuan izin pemerintah kalurahan kepada Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat.

“Bisa tanah kas desa untuk keluarga kurang mampu yang terdampak bencana. Caranya adalah pemerintah kalurahan mengajukan izin ke Keraton Ngayogyakarto Hadiningrat,” katanya.

Meski opsi relokasi telah tersedia, Bupati Endah mengakui proses pemindahan tidak mudah karena keluarga korban telah menetap di lokasi tersebut selama puluhan tahun. Oleh karena itu, pendekatan edukatif terus dilakukan agar warga memahami bahwa relokasi merupakan langkah perlindungan keselamatan jiwa.

“Pasti akan berat meninggalkan tahan yang sudah puluhan tahun ditempati. Tapi, ini berkaitan dengan keselamatan nyawa, maka penting untuk disampaikan ke korban terdampak,” katanya.

Upaya relokasi korban longsor Gunungkidul ini menjadi bagian dari penanganan pascabencana yang tidak hanya fokus pada pemulihan kerusakan, tetapi juga mitigasi risiko jangka panjang agar warga dapat tinggal di kawasan yang lebih aman dari ancaman bencana serupa di masa mendatang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.