WFH Tak Harus 50 Persen, Pemda DIY Sesuaikan Kebutuhan OPD
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
Foto ilustrasi Tunjangan Hari Raya, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Harianjogja.com, JOGJA—Puluhan perusahaan di DIY tercatat belum menunaikan kewajiban pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 1447 H. Dari total 71 aduan yang masuk ke Disnakertrans DIY, sebanyak 31 perusahaan hingga kini belum membayarkan THR kepada pekerja.
Kondisi ini masih dalam proses penanganan, dengan puluhan laporan lain telah ditindaklanjuti dan sebagian sudah terselesaikan pascalibur Lebaran.
Kepala Disnakertrans DIY, Aryanto Wibowo, menjelaskan seluruh aduan masuk melalui posko THR yang dibuka sejak sebelum hingga H+7 Lebaran.
“Total keseluruhan ada 71 pengaduan,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (7/4/2026).
Dari jumlah tersebut, 39 aduan telah selesai. Rinciannya, 35 kasus sudah dibayarkan, satu aduan dicabut, satu diarahkan ke Ombudsman, satu dalam proses PHK di Pengadilan Hubungan Industrial, dan satu lainnya dinyatakan tidak berhak menerima THR.
Aryanto menjelaskan, pekerja yang tidak berhak menerima THR tersebut karena masa kontraknya telah berakhir sebelum hari raya, sesuai aturan dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016.
“Karena pekerja yang bersangkutan PKWT-nya berakhir sebelum hari raya, maka tidak berhak atas THR,” katanya.
Sementara itu, 32 aduan lainnya masih berproses. Sebanyak tujuh kasus dalam tahap klarifikasi, 13 kasus telah diberikan Nota Pemeriksaan 1, dan 12 kasus sudah masuk Nota Pemeriksaan 2.
Di sisi lain, Koordinator Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI), Irsad Ade Irawan, mendesak adanya transparansi dan ketegasan dalam penanganan pelanggaran THR.
Ia menekankan pentingnya sanksi yang jelas dan terukur bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap pekerja.
“Buruh juga menegaskan bahwa negara dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan tenaga kerja. Ketika hak-hak buruh dilanggar dan tidak ada penegakan hukum yang jelas, maka negara dapat dinilai gagal menjalankan fungsinya,” ujarnya.
Situasi ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemenuhan hak pekerja, terutama pada momentum krusial seperti Lebaran, ketika kebutuhan ekonomi meningkat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
Timnas Iran resmi pindahkan markas latihan Piala Dunia 2026 dari Arizona ke Tijuana, Meksiko. Mehdi Taj sebut langkah ini imbas ketegangan geopolitik.
Daftar mobil mesin di bawah 1.400 cc yang irit BBM dan pajak ringan cocok untuk keluarga muda dan pemakaian harian.
Spotify luncurkan Studio, aplikasi AI desktop yang bikin podcast & briefing personal dari kalender, email, dan catatanmu. Pesaing Google NotebookLM.
PAD wisata Gunungkidul tembus Rp26 miliar hingga Mei 2026. DPRD meminta target pendapatan daerah dinaikkan saat APBD Perubahan.
Kehadiran BNI dalam acara ini menjadi bagian dari upaya perusahaan memperkenalkan layanan perbankan digital yang mudah diakses sekaligus relevan.