215.845 Warga Bantul Sudah Aktifkan IKD, Target 30 Persen Dikejar

Harianjogja.com, BANTUL—Sebanyak 215.845 warga Bantul telah mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) hingga Rabu (16/9/2026). Disdukcapil Bantul masih mengejar target agar cakupan aktivasi IKD mencapai 30% warga wajib KTP yang telah melakukan perekaman.

Kepala Disdukcapil Bantul, Kwintarto Heru Prabowo mengatakan jumlah tersebut setara dengan 28,01% dari 770.560 warga wajib KTP yang sudah melakukan perekaman.

Jika dibandingkan dengan target progres aktivasi IKD sebanyak 358.621 warga, capaian 215.845 warga tersebut telah mencapai 60,19%.

"Target kami tahun ini bisa mencapai 30% warga yang sudah punya IKD," kata Kwintarto, Rabu (16/9/2026).

Diperluas hingga Kalurahan

Untuk mengejar target tersebut, Disdukcapil Bantul akan mempercepat aktivasi IKD melalui strategi jemput bola. Pelayanan tidak hanya dipusatkan di kantor Disdukcapil, tetapi diperluas hingga tingkat kalurahan.

Strategi tersebut dilakukan agar masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan aktivasi IKD tanpa harus selalu datang ke kantor Disdukcapil Bantul.

Kwintarto mengatakan perluasan layanan menjadi bagian dari upaya meningkatkan cakupan kepemilikan IKD di Bantul. Masyarakat di tingkat kalurahan menjadi salah satu sasaran pelayanan jemput bola tersebut.

"Langkah ini kami harapkan dapat meningkatkan cakupan kepemilikan IKD sekaligus mendukung peralihan layanan administrasi kependudukan menuju sistem digital yang lebih mudah, aman, dan efisien," pungkasnya.

Pengganti KTP-el

Menurut Kwintarto, fungsi IKD saat ini telah berkembang dari tujuan awalnya sebagai pengganti KTP elektronik atau KTP-el dalam bentuk fisik.

IKD dikembangkan sebagai bagian dari ekosistem administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan layanan publik digital. Dalam sistem tersebut, NIK sebagai identitas tunggal dan IKD sebagai identitas digital menjadi dua pilar penting dalam transformasi digital pemerintahan.

"IKD saat ini sudah berkembang jauh melampaui fungsi awalnya sebagai pengganti KTP-el fisik," ujarnya.

Melalui IKD, identitas warga dapat dikenali dan diverifikasi secara lebih aman dalam berbagai ekosistem layanan publik. Sistem tersebut juga diarahkan untuk membuat proses pengenalan identitas berlangsung lebih efisien.

Terhubung Digital Publik

Kwintarto menjelaskan pengembangan IKD berkaitan dengan tiga pilar Digital Public Infrastructure (DPI) Indonesia. Ketiganya meliputi digital identity, data exchange, dan digital payment.

Integrasi ketiga pilar tersebut memungkinkan proses pengenalan dan verifikasi identitas warga dilakukan secara lebih efisien. Data kependudukan yang menjadi dasar identitas dapat digunakan untuk memastikan identitas warga secara unik dan aman.

Dengan sistem yang terintegrasi, warga tidak perlu berulang kali menjalani proses verifikasi identitas ketika mengakses berbagai layanan publik yang telah terhubung.

Karena itu, percepatan aktivasi IKD dinilai penting agar semakin banyak masyarakat Bantul dapat masuk ke dalam ekosistem digital administrasi kependudukan. Disdukcapil Bantul akan terus memperluas pelayanan jemput bola, termasuk menyasar masyarakat hingga tingkat kalurahan.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.