MPI DIY Ajak Mahasiswa Jadi Pengawal Demokrasi dan Persatuan

Harianjogja.com, JOGJA—Mahasiswa dan kalangan muda didorong mengambil peran aktif dalam mengawasi kebijakan pemerintah di tengah tantangan demokrasi yang berkembang di tingkat global maupun regional. Generasi intelektual dinilai memiliki posisi penting untuk menjalankan kontrol sosial sekaligus memastikan pemerintahan berlangsung secara transparan dan akuntabel.

Dorongan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertema "Pemuda dan Masa Depan Kebangsaan" yang digelar Matahari Pagi Indonesia (MPI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda.

Ketua MPI DIY, Fadhl Muhammad Firdaus, mengatakan forum tersebut diselenggarakan untuk membuka ruang bagi kaum muda dalam menyampaikan gagasan dan berpartisipasi menyelesaikan persoalan bangsa. Menurut dia, kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian penting dalam kehidupan negara demokrasi.

"Pemerintah itu perlu pemuda-pemuda ini untuk membisiki, mengkritisi, karena kita hidup di negara demokrasi. Kritik itu biasa, kita harus banyak-banyak menerima kritik," tutur Fadhl di hadapan peserta diskusi.

Fadhl mengibaratkan kritik sebagai obat yang memiliki rasa pahit, tetapi diperlukan untuk memperbaiki sistem pemerintahan. Karena itu, dia mendukung penyampaian aspirasi masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk mimbar akademik dan unjuk rasa damai.

Namun, penyampaian aspirasi tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab. Dia menekankan pentingnya menghindari provokasi dan tindakan anarkistis.

Kemunduran Demokrasi Jadi Tantangan Kawasan

Guru Besar FISIPOL UMY, Profesor Ridho Al-Hamdi turut menyoroti pentingnya keterlibatan generasi muda dalam mengawal demokrasi. Dia memaparkan dinamika politik di tingkat regional sebagai gambaran tantangan yang perlu dicermati.

Ridho mencontohkan dinamika pergantian pucuk pimpinan di Malaysia serta transisi kekuasaan di Filipina. Menurut dia, perkembangan tersebut menunjukkan bahwa erosi konsolidasi demokrasi menjadi tantangan lintas negara yang membutuhkan kepekaan kaum muda Indonesia.

"Keterlibatan mahasiswa dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan memahami perkembangan demokrasi di kawasan menjadi bagian dari peran generasi muda dalam kehidupan kebangsaan," katanya.

Deklarasi Lima Poin Sumpah Pemuda

Diskusi publik tersebut ditutup dengan pembacaan deklarasi lima poin Sumpah Pemuda. Perwakilan organisasi kemahasiswaan dan akademisi yang hadir menyatukan komitmen untuk menjaga persatuan, menolak kekerasan, serta merawat kondusivitas DIY.

Lima poin deklarasi tersebut meliputi:

Menjunjung tinggi semangat Sumpah Pemuda sebagai landasan persatuan, kesatuan, dan kecintaan terhadap bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menjaga persatuan dan kerukunan dengan menghormati keberagaman suku, agama, budaya, organisasi, serta perbedaan pandangan di tengah masyarakat.

Menolak segala bentuk kekerasan dan provokasi serta mengedepankan dialog, musyawarah, dan penyelesaian masalah secara damai dan bermartabat.

Memperkuat sinergi dan solidaritas lintas organisasi guna membangun komunikasi, kerja sama, dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Bersama menjaga keamanan dan kondusivitas DIY, dengan menjunjung tinggi hukum, mengedepankan tanggung jawab, serta menjaga Yogyakarta tetap aman, damai, dan harmonis.

Melalui deklarasi tersebut, seluruh peserta menyatakan komitmen untuk terus merawat persatuan, menolak berbagai bentuk kekerasan, serta menjaga keamanan dan kondusivitas wilayah Yogyakarta.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.