Advertisement

Ini Penyebab Kemiskinan di DIY Masih Tinggi

I Ketut Sawitra Mustika
Kamis, 19 April 2018 - 19:50 WIB
Bhekti Suryani
Ini Penyebab Kemiskinan di DIY Masih Tinggi Ilustrasi kemiskinan. - JIBI

Advertisement

Harianjogja.com, JOGJA- Upaya pengentasan kemiskinan di DIY belum berjalan di jalur yang benar. Program-program pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya tepat sasaran.

Hal ini tidak terlepas dari ketidakakuratan data penerima manfaat, sehingga orang yang berhak menerima bantuan malah tidak mendapatkan yang seharusnya didapatkan.

Advertisement

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY Tavip Agus Rayanto mengatakan, masalah paling signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di DIY adalah tingginya angka inclusion error dan exclusion error.

Inclusion error berarti warga yang masuk dalam kategori mampu, tetapi mereka terdaftar mendapat bantuan. Sedangkan exclusion error, sebaliknya, yakni warga yang tidak mampu justru tidak menerima bantuan.

Tavip menyebut, permasalahan inclusion error dan exclusion error harus jadi perhatian bersama. Jangan sampai yang berhak mendapat bantuan tidak mendapatkan haknya, tapi yang tidak berhak malah menerima bantuan. Hal itu tidak boleh terjadi lagi.

Apalagi, sambungnya, dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2017-2022, yang sudah selesai dibahas, target penurunan kemiskinan mencapai 7%. Pada September 2017, angka kemiskinan DIY berada di angka 12,36%. Dengan demikian, pada 2022 nanti, Pemda DIY menargetkan kemiskinan tinggal tersisa 5%.

Untuk program kemiskinan masih dijumpai kegiatan yang belum seluruhnya tepat sasaran, baik basis data terpadu maupun penerima manfaat. Ini masih terjadi di lapangan. Hal itu harus jadi perhatian bersama,” kata Tavip di Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah DIY Triwulan 1 Tahun 2018, yang berlangsung di Hotel Grand Inna Malioboro, Rabu (18/4/2018).

Tavip menambahkan, untuk mengentaskan kemiskinan juga perlu adanya double track strategy. Taktik ini terdiri dari perbaikan mekanisme dan sistem pendataan serta intervensi yang tepat sasaran. Semua stakeholder tidak boleh lagi menunggu data terkumpul dengan bagus baru baru kemudian melakukan intervensi. Jika itu masih dilakukan, program tidak akan jalan, karena datanya tidak pernah bagus.

Intervensi yang tepat sasaran, imbuhnya, khususnya harus dilakukan untuk masyarakat yang berada di desil satu dan dua. Mereka yang masuk pada desil satu dan dua ini adalah masyarakat yang tingkat kedalaman miskinnya masuk kategori parah.

Untuk desil satu dan dua, penanganan yang cocok adalah jaminan sosial, karena untuk mengangkat potensinya agak sulit. Sedangkan untuk masyarakat pada desil dua dan tiga harus dilakukan program pemberdayaan ekonomi produktif.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Advertisement

Harian Jogja

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Harian Jogja

Advertisement

Berita Pilihan

Advertisement

alt

32 Proyek Strategis Bendungan hingga Tol Ditarget Selesai Tahun Ini

News
| Selasa, 19 Maret 2024, 11:17 WIB

Advertisement

alt

Ribuan Wisatawan Saksikan Pawai Ogoh-Ogoh Rangkaian Hari Raya Nyepi d Badung Bali

Wisata
| Senin, 11 Maret 2024, 06:07 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement