Advertisement
Pengusaha DIY Diminta Gotong Royong Mitigasi Bencana
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto.
Advertisement
JOGJA—Anggaran mitigasi bencana yang berpotensi menyusut akibat pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) tahun 2026 sebesar Rp753 miliar menjadi sorotan Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto.
Mengatasi itu, ia mendorong keterlibatan pengusaha melalui program corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung mitigasi bencana di DIY. Upaya ini dinilai penting mengingat besarnya risiko bencana dan keterbatasan anggaran pemerintah.
Advertisement
“Harapan kami di pencegahan ini pengusaha juga ikut bergotong royong. Caranya bagaimana? Boleh bantu pelatihan, memfasilitasi pelatihan mitigasi gempa, atau peralatan penanggulangan bencana. Intinya masyarakat Jogja ini untuk gotong royong kedaruratan keren,” kata Eko, Senin (24/11/2025).
Menurut Eko, pengalaman masyarakat Jogja menghadapi gempa bumi tahun 2006 dan erupsi Merapi 2010 menunjukkan semangat gotong royong yang tinggi, khususnya saat darurat. Namun, di bidang pencegahan bencana, keterlibatan sektor swasta masih terbatas sehingga perlu dorongan melalui CSR.
BACA JUGA
Selain memanfaatkan CSR, DPRD DIY memiliki strategi lain untuk mengantisipasi pemangkasan anggaran. Salah satunya, optimalisasi aset pemerintah agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Selain itu, ia juga mendorong kepatuhan wajib pajak di tengah kebijakan pemerintah daerah yang tidak menaikkan pajak.
“Kami mengapresiasi bupati/wali kota di DIY sepakat untuk tidak menaikkan PBB, khususnya di Kota Jogja. Begitu juga pajak kendaraan bermotor. Tapi bagi yang belum bayar, harap membayar, kalau tidak mampu bisa dilaporkan agar ada kompensasi atau diskon,” jelas Eko.
Eko juga membeberkan sektor yang paling besar mengalami pemangkasan, yakni belanja modal. Pemangkasan TKD dinilai banyak dilakukan melalui efisiensi, namun program-program kerakyatan tetap dijalankan.
Pihaknya juga telah mulai memangkas anggaran perjalanan dinas DPRD DIY. Tahun ini, pengurangan tercatat sekitar Rp12 miliar, dan dana tersebut dialihkan untuk mendukung program kerakyatan.
“Ini kebijakan yang tidak mudah, tidak populer. Tapi kami harus ikat pinggangnya kencang banget,” ujar Eko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
Advertisement
Advertisement





