Advertisement
Pembentukan Pansus Konflik JJLS Kemadang Bukan untuk Intervensi Putusan Pengadilan
Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung (tengah) menerima berkas surat warga terdampak JJLS dari kuasa hukum warga, Ferry Octa Irawan, Jumat (6/4/2018). - Harian Jogja/Salsabila Annisa Azmi
Advertisement
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Terkait konflik Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari kuasa hukum warga terdampak telah menyerahkan surat pembentukan pansus terkait dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan JJLS ke DPRD DIY.
Anggota Komisi C DPRD DIY Chang Wendryanto mengatakan memang pembentukan pansus diperlukan sekali, tidak masalah untuk dibentuk karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat banyak.
Advertisement
“Ini berkaitan dengan orang banyak, jadi saya sepakat jika memang dibentuk pansus. Kami [DPRD] berharap masyarakat serta pihak yang terkait mau menyampaikan informasi secara gamblang jika nantinya benar dibentuk Pansus,” ucapnya, Senin (14/5/2018).
Chang mengatakan, pembentukan pansus pada dasarnya bukan untuk memengaruhi atau mengintervensi putusan pengadilan tetapi tim pansus dapat memberi masukan bagi hakim nantinya. “Pansus dibentuk sebagai wujud pengawasan sebagai anggota Dewan,” ujarnya.
Dalam konfik itu, warga Kemadang sudah mengajukan gugatan terhadap tim proyek JJLS DIY ke Pengadilan Negeri Wonosari. Dalam sidang perdana gugatan pada Rabu (2/5/2018) lalu, konflik warga yang terdampak JJLS dengan tim proyek JJLS DIY akan diselesaikan melalui jalur mediasi. Ketua PN Wonosari, Husnul Qotimah, yang menjadi hakim dalam persidangan itu, mengungkapkan upaya mediasi dipilih sebagai jalan awal menempuh titik temu.
Perwakilan tergugat dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) DIY Supriyanto, menegaskan akan mengikuti prosedur yang ada meski ada Peraturan Mahkamah Agung No.3/2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke PN dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Ditanya perihal kemungkinan mediasi gagal, Supriyanto mengatakan tetap mengikuti jalannya proses hukum. “Apapun nanti hasilnya kami ikuti saja, yang penting proyek ini tetap bisa berjalan dan segera terealisasi,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Semula April, Kesiapan Pengolahan Sampah di Kota Jogja Mundur hingga Awal Mei
Dua Hal Ini Jadi Penyebab Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di Bantul Tinggi
Curi Dua Iphone, Pencuri di Salah Satu Konter Jalan Gejayan Diamankan Polisi
Advertisement
Usai Putusan MK, Haedar Nashir Puji Sikap Kenegarawanan Paslon AMIN dan GAMA
Produksi Terus Meningkat, Sleman Jadi Sentra Budidaya Ikan Air Tawar di DIY
Ini Rencana Pemda DIY Setelah TPA Piyungan Ditutup
KPU Gunungkidul Buka Pendaftaran PPK Pilkada 2024, Mau? Honor PPK Rp2,2 Juta
Golkar Kulonprogo Terima 5 Formulir Pendaftaran Calon Bupati di Pilkada 2024, Ada Dua Kader PDIP
Advertisement
Halim Ambil Formulir Pendaftaran Calon Bupati Bantul di Kantor PDIP
Pilkada 2024, DPC Partai Demokrat Bantul Belum Tentukan Partai Koalisi
Tekan Kasus Stunting, Remaja Putri di Sleman Diberi Edukasi
Harga Bawang Merah di Jogja Masih Stabil Tinggi, Ini Penyebabnya
Bupati dan Wakil Bupati Gunungkidul Kompak Ambil Formulir Pendaftaran di Partai Golkar
Advertisement
Maling Sepeda Ontel di Imogiri Bantul Ditangkap Warga
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Prediksi Cuaca Jogja dan Sekitarnya Selasa 23 April 2024: Hujan Ringan
- Jadwal Terbaru! KRL Jogja-Solo Selasa 23 April 2024, Berangkat dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan
- Jadwal Kereta Bandara YIA Xpress Selasa 23 April 2024, Tiket Rp50 Ribu
- Jalur Trans Jogja, Melewati Kampus Mal hingga Destinasi Wisata
- Jadwal Pemadaman Listrik Jogja dan Sekitarnya Selasa 23 April 2024, Cek Lokasi!
Advertisement
Advertisement
