Ini Lho Penyebab Desa Wisata di Kulonprogo Sulit Berkembang

Harianjogja.com, KULONPROGO—Perkembangan desa wisata yang ada di Bumi Menoreh dinilai masih lamban. Pemkab Kulonprogo melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP2KBPMD ) berupaya memetakan potensi 87 desa yang ada di wilayah ini. Pemetaan dilakukan agar potensi yang ada bisa dikembangkan menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) laiknya potensi tambang dan potensi wisata.

"Kami mendampingi pemerintah desa dalam menggali, memetakan dan mendata potensi desa. Harapkan kami potensi yang dimiliki desa mampu mendongkrak perekonomian masyarakat setempat," kata Kepala DP2KBPMD Kulonprogo, Sudarmanto, Senin (16/7/2018)

Sudarmanto menyatakan saat ini kebanyakan BUMDes di 87 desa dan satu kelurahan di Kulonprogo masih bergerak di sektor simpan pinjam. Upaya untuk membawa potensi yang dimiliki menjadi sumber kehidupan warga dan desa bukan hal yang mudah. Pasalnya BUMdes belum dipetakan, dan kebanyakan BUMdes terganjal dalam hal pembuatan peraturan desa. "Selama ini pengembangan usaha BUMDes selalu terganjal pada penataan anggaran dan pembuatan aturan main berupa peraturan desa untuk menguatkan legalitas unit usaha," katanya.

Sudarmanto menyatakan salah satu desa di Kulonprogo yakni Desa Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo memiliki peraturan yang matang dalam pengelelolaan BUMdes. Hal tersebut dapat menjadi contoh bagaimana sebuah desa dan badan usaha akan mengembangkan wisata baru berbasis potensi lokal. "Desa wisata baru akan dikelola BUMDes, Saat ini masing-masing desa sedang merintis wisata budaya," katanya.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kulonprogo, Niken Probo Laras, menyatakan saat ini BUMDes enggan mengembangkan pariwisata dan potensi desa. Hal tersebut terjadi karena sebagian besar desa memilih untuk jenis usaha simpan pinjam. Padahal menurutnya dengan adanya pariwisata, perekonomian warga sekitar akan naik. "Pemerintah desa selalu memakai alasan anggaran desa banyak terserap untuk anggaran pendidikan dan kesehatan, sehingga potensi yang ada misalnya wisata tidak digarap secara maksimal, padahal potensi itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi warga," kata Niken.

Dispar Kulonprogo pernah mengumpulkan kelompok sadar wisata (pokdarwis), pemerintah desa, dan pengelola desa wisata untuk pembentukan BUMDes dengan unit usaha parwisata. Namun hasilnya masing-masing tidak bisa disatukan dan tetap berpegang pada ego masing-masing.

Niken menilai perkembangan desa wisata di Kulonprogo berkembang lambat. Selama ini Dispar berusaha memfasilitasi desa wisata namun nyatanya desa wisata belum siap. Hal ini terlihat dari sejumlah desa wisata yang ada di Kulonprogo. Saat ini baru ada 10 desa wisata yang ada di Kulonprogo yang bisa berkembang. "Desa wisata muncul dari inisitiaf warga dalam mengoptimalkan potensi wisata di sekitar mereka. Kami akan melakukan pendampingan dan mengupayakan pembangunan infrastruktur pendukung. Saat ini baru desa wisata Nglinggo dan Kalibiru yang mandiri,” kata Niken.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News