Kalurahan di Gunungkidul Wajib Sisihkan Dana Desa untuk Padat Karya
Kalurahan di Gunungkidul wajib mengalokasikan dana desa untuk program padat karya pada 2026. Program ini ditujukan untuk menyerap tenaga kerja lokal.
Gumuk pasir di Pantai Parangtritis./IST-Humas Pemkab Bantul
Harianjogja.com, BANTUL -- Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Bantul telah menyelesaikan kajian rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) untuk pembangunan kota baru di pesisir selatan Bantul, mulai dari Pantai Baros hingga Samas. Rencananya hasil kajian ini akan dipaparkan di hadapan Gubernur DIY Sri Sultan HB X.
Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Bantul Isa Budi Hartomo mengatakan hasil kajian RTBL menyebutkan ada lahan sekitar 70 hektare yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan kota baru di kawasan pesisir. Di dalam kajian itu, ada berbagai fasilitas mulai dari resort, perhotelan, restoran hingga lokasi wisata buatan.
“Pembangunan yang dilakukan juga harus bertaraf internasional karena memang segmen yang dibidik adalah wisatawan mancanegara,” kata Isa akhir pekan lalu.
Dia menambahkan meski kajian RTBL sudah selesai, tetapi tidak serta merta pembangunan bisa dilakukan. Ini lantaran, masih ada kajian lain yang dilaksanakan dengan menyusun detail engineering design (DED). “Harus ada DED karena nanti akan ketahuan berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun kota baru tersebut,” kata dia.
Untuk investor, Isa mengakui sudah banyak investor yang penjajakan proyek ini. Meski demikian, dari jumlah tersebut baru dua yang benar-benar serius untuk membangun di kawasan kota baru yang nanti diklaim mirip Pattaya di Thailand. “Dua yang sudah berminat satu bergerak di perhotelan dan satunya di bidang wisata buatan,” katanya.
Dikatakan Isa, rencananya hasil kajian RTBL akan dipaparkan ke Gubernur DIY Sri Sultan HB X. “Harapannya semua berjalan lancar dan pada 2019 sudah ada perkembangan yang signifikan,” kata dia.
Sebelumnya, Kepala Seksi Pemerintahan, Desa Tirtohargo, Kretek, Sigit Dwi Ananta mengakui belum mendapatkan sosialisasi terkait dengan rencana pembangunan untuk menangkap peluang adanya bandara baru di Kulonprogo yang direncanakan beroperasi pada 2019 mendatang. “Belum ada sosialisasi. Kami juga belum tahu titik pembangunan di mana saja,” kata Sigit, Sabtu (1/9/2018).
Sigit mengatakan di Desa Tirtohargo ada enam dusun, yakni Dusun Karang, Baros, Muneng, Kalangan, Gunung Kunci, dan Gegunung. Dari enam dusun tersebut, yang terdampak pembangunan jalur jalan lintas selatan (JJLS) adalah Dusun Baros, Muneng, dan Karang. Sementara terkait pembangunan kota baru yang direncanakan seperti Pattaya di Thailand yang berlokasi di Baros, Sigit belum mengetahui detailnya.
“Informasinya memang ada, tetapi pastinya kami belum mendapatkan informasi yang resmi,” ujar Sigit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kalurahan di Gunungkidul wajib mengalokasikan dana desa untuk program padat karya pada 2026. Program ini ditujukan untuk menyerap tenaga kerja lokal.
Menpar Widiyanti mendorong pariwisata berkelanjutan dan tangguh dalam Sidang UN Tourism Executive Council di Spanyol.
BPS DIY mengerahkan 4.000 petugas untuk Sensus Ekonomi 2026. Pendataan usaha nonpertanian dilakukan door to door hingga tingkat desa.
Jadwal DAMRI Bandara YIA Kamis 13 Juni 2026. Rute ke Sleman City Hall, Condongcatur, Gamping, dan Kota Jogja dengan tarif Rp80.000.
Pemkab Kulonprogo melanjutkan gerakan korve dengan membersihkan Pasar Jombokan. Kegiatan melibatkan ASN, TNI, Polri, dan masyarakat.
Badan Geologi mempertahankan status Gunung Soputan Level II Waspada dan meminta masyarakat menjauhi radius 1,5 kilometer dari kawah.