Tahun Depan, Semua Transaksi Pemkot Jogja Bakal Dilakukan Secara Nontunai

Ilustrasi emas dan dolar. - JIBI
11 Oktober 2018 15:20 WIB Abdul Hamied Razak Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Pemkot seriusi penggunaan transaksi nontunai. Tahun depan, seluruh transaksi belanja daerah Pemkot dipatok sudah menerapkan sistem tersebut.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jogja Kadri Renggono mengatakan sejak sistem itu diberlakukan 1 September 2017 lalu sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) masih meminta dispensasi. "Jadi masih ada OPD yang belum sepenuhnya siap. Belum 100 persen menerapkan transaksi nontunai," katanya di sela-sela evaluasi penerapan transaksi nontunai, Rabu (10/10).

Beberapa OPD yang mengajukan dispensasi antara lain Satpol PP untuk transaksi pembayaran kegiatan honorarium petugas operasi lapangan dan juga Dinas Koperasi UKM Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk honor panitia pameran yang digelar di luar kota.

Untuk itu, dalam waktu dua bulan ke depan, OPD yang masih belum menerapkan transaksi nontunai diminta segera bersiap. Pasalnya mulai 2019 mendatang, Pemkot akan memberlakukan seluruh transaksi belanja dengan sistem nontunai. "Sudah kami sosialisasikan ke seluruh OPD. Tahun 2019 semua belanja harus dilakukan secara nontunai," katanya.

Diakui Kadri, salah satu kendala yang dihadapi justru dari masyarakat yang masih belum terbiasa dengan transaksi non tunai. Pemkot meminta Bank Indonesia untuk ikut menyosialisasikan gerakan nontunai ini ke masyarakat. Selain itu, kata Kadri di internal OPD juga tak luput dari permasalahan. Misalnya, saat proses pembayaran yang memakan waktu lama. "Kalau bayarnya lama bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Contohnya transaksi dengan pelaku UMKM untuk pengadaan konsumsi," katanya.

Jika pembayarannya melalui nontunai tidak segera tuntas, kondisi tersebut bisa berpengaruh pada pelaku UMKM. Kondisi berbeda jika pembayaran dilakukan secara manual karena harus menunggu berhari-hari. "Kalau bayar nontunai, cepat. Kami upayakan nota pesanan bisa digunakan sebagai bukti pembayaran. Nah OPD juga harus menyediakan SDM yang handal menangani ini," katanya.

Wakil Wali Kota Jogja Heroe Poerwadi mengingatkan urusan birokrasi yang masih menerapkan sistem tunai memiliki potensi korupsi yang lebih tinggi. "Gerakan nontunai ini tujuannya agar semua kegiatan pemerintah bisa dibayarkan melalui transfer untuk menutup celah potensi korupsi," katanya.