MPLS Mulai Senin, Sekolah di Gunungkidul Dilarang Lakukan Perploncoan
Dinas Pendidikan Gunungkidul memperketat pengawasan MPLS 2026 untuk mencegah perundungan dan perploncoan. Sekolah diminta menciptakan lingkungan belajar yang am
Ilustrasi internet/Bisnis.com
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Pemkab Gunungkidul sudah mengembangkan sistem informasi desa (SID) sejak 2013 lalu. Meski demikian, hingga saat ini keberadaan situs web milik desa belum optimal.
Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi mengatakan, seluruh desa di Gunungkidul sudah memiliki SID yang tersaji dalam web desa. Meski demikian, dia mengakui belum semua desa aktif melakukan pengelolaan. Ini lantaran, dari 144 desa, yang terpantau sangat aktif baru 25%, aktif 40%. Sedang sisanya yang 35%, keberadaannya masih kurang aktif atau masih butuh peningkatan.
“Secara umum memang masih butuh peningkatan agar SID dapat berfungsi dengan maksimal,” kata Immawan di akhir pekan lalu.
Dia menjelaskan, adanya beberapa kendala yang membuat SID masih belum optimal. Selain masalah kondisi jaringan di beberapa titik, faktor sumber daya manusia juga ikut berpengaruh. Oleh karenanya di dalam pemanfaatan terus diberikan pendampingan sehingga fungsi SID dapat optimal.
“Harus terus diberikan motivasi dan pendampingan secara berkelanjutan,” katanya.
Immawan menuturkan, keaktivan dalam mengelola SID dapat terlihat dalam isi yang ditampilkan dalam web yang dimiliki desa. Menurut dia, pembaharuan informasi menjadi salah satu tolok ukur dalam pengelolaan.
“Kalau informasinya terus diperbarui maka desa tersebut aktif. Desa-desa yang aktif mengelola bisa dilihat di Sawahan, Kecamatan Ponjong atau di Desa Karangmojo, Karangmojo,” ungkapnya.
Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Sekretaris Daerah Gunungkidul Drajad Ruswandono. Menurut dia, keberadaan SID di desa masih butuh ditingkatkan karena hal tersebut sebagai bentuk dukungan kepada pemkab untuk melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
Drajad mengungkapkan, keberadaan SID sangat penting. Selain untuk menampilkan potensi yang dimiliki desa, laman tersebut juga berfungsi sebagai penyaji data seperti tentang jumlah penduduk hingga keberadaan jumlah warga miskin di wilayah setempat.
“Harapannya dengan SID data yang disajikan benar-benar valid karena prosesnya melibatkan masyarakat yang tahu bagaimana kondisi di lapangan,” katanya.
Dia menjelaskan, pemkab saat ini terus mendorong agar desa terus melakukan perbaikan terhadap isi data dalam SID sehingga masyarakat bisa tahu perkembangan yang ada di desa. “Ini sangat penting karena apa yang disajikan sudah terkoneksi dengan web milik kecamatan maupun kabupaten. Untuk meningkatkan dalam proses pengelolaan, pemkab sudah menyiapkan lomba SID sehingga bisa memberikan motivasi agar desa terus melakukan update informasi di laman yang dimiliki,” ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Dinas Pendidikan Gunungkidul memperketat pengawasan MPLS 2026 untuk mencegah perundungan dan perploncoan. Sekolah diminta menciptakan lingkungan belajar yang am
Riset kolaboratif mengungkap budaya Toalean di Sulsel berkembang dari tradisi teknologi batu lokal yang telah bertahan selama 40.000 tahun.
SPMB 2026 menunjukkan minat masyarakat terhadap madrasah di Kulonprogo meningkat. MAN 2 Kulonprogo menerima 238 siswa baru.
OIKN mengusulkan tambahan anggaran Rp2,7 triliun untuk pembangunan IKN batch 3, pengelolaan aset, dan pembebasan lahan periode 2026-2028.
Prabowo menegaskan Indonesia terbuka bagi semua negara yang ingin bermitra dengan prinsip saling menguntungkan saat groundbreaking LNG Abadi Masela.
KFC Jepang menutup aplikasi pemesanan setelah mitra logistik Nichirei Group terkena serangan siber yang mengganggu distribusi bahan baku.