PAD Gunungkidul Naik, Usulan Anggaran PIWK 2028 Jadi Rp21 Miliar
Pemkab Gunungkidul mengusulkan anggaran PIWK 2028 sebesar Rp21 miliar, naik Rp3 miliar dari alokasi 2027 untuk 18 kapanewon.
Foto ilustrasi genset dibuat dengan artificial intelligence.
Harianjogja.com. GUNUNGKIDUL—Pemadaman listrik yang terjadi berulang di wilayah Gunungkidul membuat pemerintah daerah mengambil langkah antisipatif dengan meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memastikan ketersediaan genset sebagai sumber listrik cadangan. Langkah ini dilakukan agar pelayanan publik tidak terganggu saat aliran listrik dari PLN padam.
Sekretaris Daerah Gunungkidul, Sri Suhartanta, menyampaikan bahwa dalam beberapa hari terakhir terjadi gangguan listrik yang berdampak pada aktivitas layanan pemerintahan. Salah satu dampak paling nyata terjadi pada Sabtu (20/6/2026) ketika pemadaman sempat mengganggu operasional rumah sakit daerah.
Kondisi tersebut terjadi di RSUD Wonosari, yang sempat mengalami kendala karena genset cadangan di fasilitas tersebut tidak dapat berfungsi optimal. Akibatnya, pihak rumah sakit harus menyewa genset tambahan agar layanan kesehatan tetap berjalan.
Menurut Sri Suhartanta, kondisi tersebut sangat krusial karena rumah sakit memiliki layanan vital seperti cuci darah, ventilator, dan berbagai layanan medis lain yang tidak boleh terhenti meskipun terjadi pemadaman listrik.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kendali terhadap jadwal pemadaman listrik, sehingga langkah utama yang bisa dilakukan adalah memperkuat kesiapsiagaan di setiap unit layanan. Salah satunya dengan memastikan genset tersedia dan berfungsi dengan baik.
Untuk itu, Pemkab Gunungkidul telah mengeluarkan instruksi kepada seluruh OPD untuk melakukan pendataan dan pengecekan genset yang dimiliki. OPD yang sudah memiliki genset diminta memastikan kondisi perangkat tersebut agar siap digunakan kapan saja jika terjadi pemadaman listrik.
Sri Suhartanta menegaskan bahwa langkah ini penting agar pelayanan publik tidak terhenti. Ia meminta setiap instansi untuk tidak hanya memiliki genset, tetapi juga rutin melakukan pengecekan fungsi agar tidak terjadi kendala saat dibutuhkan.
Hal senada disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Gunungkidul, Saptoyo. Ia menyebutkan bahwa inventarisasi genset menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh layanan publik tetap berjalan normal meski terjadi gangguan listrik.
Menurutnya, banyak OPD yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, mulai dari sektor kesehatan, administrasi kependudukan, hingga layanan publik di tingkat kapanewon. Karena itu, kesiapan energi cadangan menjadi kebutuhan mendesak.
Layanan seperti di rumah sakit, puskesmas, mal pelayanan publik, hingga Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dinilai sangat bergantung pada ketersediaan listrik. Gangguan sekecil apa pun dapat berdampak pada proses pelayanan masyarakat.
Dengan adanya instruksi ini, Pemkab Gunungkidul berharap setiap OPD dapat lebih siap menghadapi potensi pemadaman listrik ke depan, sehingga layanan publik tetap berjalan tanpa hambatan meski kondisi listrik tidak stabil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Gunungkidul mengusulkan anggaran PIWK 2028 sebesar Rp21 miliar, naik Rp3 miliar dari alokasi 2027 untuk 18 kapanewon.
Sekolah Rakyat Tahap III dibangun di 100 lokasi baru. Kapasitas sekolah direncanakan meningkat hingga 3.000 siswa per lokasi.
FIFA menghubungi PSSI terkait kerusuhan suporter PSS vs Arema FC di Maguwoharjo. Erick Thohir membuka peluang sanksi pengurangan poin.
Jadwal SIM Keliling Polda DIY Senin 23 November 2026 di Prambanan, lengkap dengan lokasi alternatif, syarat, dan biaya perpanjangan SIM.
Jadwal KRL Solo-Jogja relasi Palur-Yogyakarta lengkap per stasiun. Simak jam keberangkatan, tarif Rp8.000, dan cara membeli tiket.
Menteri PKP Maruarar Sirait memperkuat perlindungan konsumen perumahan dan mendorong penyelesaian persoalan Meikarta serta LRT City.