Pembangunan Sumur Bor Jadi Alternatif Mengatasi Kekeringan di DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY diminta mencari solusi permanen dalam mengatasi persoalan kekeringan yang nyaris melanda setiap tahun. Pembangunan sumur bor perlu dilakukan pada wilayah yang sulit air karena dinilai menjadi salah satu alternatif menangani persoalan tersebut.

Anggota Fraksi PKS DPRD DIY Huda Tri Yudiana menjelaskan berdasarkan hasil koordinasinya dengan Pemda DIY, pihaknya mendapatkan kesimpulan data, ada 159 dusun kesulitan air kategori satu, serta 200 dusun kesulitan air kategori kedua. Kategori sulit air prioritas satu ini merupakan dusun yang tidak memiliki sumur dangkal serta tidak ada potensi air tanah hingga tidak dapat dialiri PDAM. Sedangkan kategori kedua adalah dusun yang memiliki sumber air namun masih sangat kekurangan terutama saat musim kemarau.

“Selama ini solusinya hanya jangka pendek melalui dropping air dengan ribuan truk, tentu ini harus dihargai, tetapi di sisi lain harus ada solusi jangka panjang, agar suatu dusun itu tidak mengalami ketergantungan air dengan dusun lain,” kata Huda dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/8/2019).

Oleh karena itu, pihaknya menyarankan adanya solusi alternatif jangka panjang melalui pembuatan sumur bor untuk mengatasi wilayah sulit air. Pembuatan sumur bor sendiri baru dianggarkan 17 unit dengan nilai Rp8 miliar pada APBD DIY 2020. Namun pembangunan sumur bor ini sempat terkendala diperlukannya survei investigasi desain (SID) yang harus dilakukan agar ditemukan titik air tanah yang terbaik.

“Kami dari Fraksi PKS mendesak segera dianggarkan tambahan sumur bor maksimal selesai pada tahun 2022, terutama untuk daerah sulit air prioritas satu,” katanya.

Ia menambahkan, terkait SID  saat ini baru bisa dilakukan pada 17 titik sehingga belum bisa menganggarkan lebih dari titik tersebut untuk pengeboran. Pembuatan sumur bor ini diperkirakan akan menelan anggaran Rp500 juta per titik. Ia memperkirakan untuk menyelesaikan pembangunan sumur bor di wilayah sulit air prioritas satu membutuhkan anggaran Rp80 miliar.

Fraksi PKS meminta kepada eksekutif agar perencanaan pembangunan sumur bor diselesaikan pada 2020 dan konstruksinya rampung di 2022. Total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp100 miliar, namun menurut Huda, hal itu tetap harus menjadi prioritas karena merupakan kebutuhan primer.

“Anggaran ini bisa diupayakan melalui APBN atau APBD, termasuk danais mestinya bisa jika ada celah regulasi,” ujarnya.

Kepala Pelaksana BPBD DIY Biwara Yuswantana menyatakan permintaan dropping air bersih melonjak selama musim kemarau. Kecamatan di DIY yang paling banyak membutuhkan suplai air yaitu Girisubo, Gunungkidul. Selama Juni 2019, Girisubo membutuhkan 200 tangki air, kemudian pada Juli hingga pertengahan bulan sudah 124 tangki air dikirim wilayah tersebut.

“Kecamatan yang sebelumnya tidak meminta dropping air, saat ini juga bermunculan seperti Purwosari [Gunungkidul],” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.