RSPS Bantul Soroti Masalah Rujukan BPJS, Ini Kendala Sering Dikeluhkan
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
Puluhan honorer K2 saat menyampaikan aspirasi di DPRD Bantul, Senin (17/9). /Harian Jogja-Ujang Hasanudin
Harianjogja.com, BANTUL-- Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menganggarkan Rp30 juta untuk pelantikan anggota DPRD Bantul periode 2019-2024. Anggaran tersebut untuk biaya makan, minum dan dekorasi tempat pelantikan.
Sekretaris DPRD Bantul, Prapto Nugroho mengatakan pelantikan wakil rakyat Bantul periode lima tahun mendatang akan digelar pada 13 Agustus di ruang rapat parupurna DPRD Bantul.
"Pelantikan kami gunakan ruang paripurna jadi pengeluaran anggaran tidak terlalu besar. Hanya untuk makan, minum dan dekorasi tempat," katab Prapto di DPRD Bantul, Senin (5/8/2019).
Prapto mengatakan anggaran pelantikan sudah disiapkan melalui APBD 2019. Anggaran tersebut berbeda dengan anggaran seragam anggota DPRD Bantul yang sudah diplot sekitar Rp212 juta untuk tiga seragam setiap anggota Dewan. Seragam tersebut baru akan dibuatkan setelah anggota DPRD resmi dilantik.
Pelantikan rencananya digelar sekitar pukul 10.00 WIB oleh Ketua Pengadilan Negeri Bantul. Sementara tamu undangan terdiri dari Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda), semua pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), pimpinan instansi perusahaan BUMN dan BUMD.
Sejauh ini diakuinya semua persiapan pelantikan sudah dilakukan. Tidak ada kendala berarti. Pelantikan tersebut sesuai surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Bantul, "Persipan pelantikan sudah tidak ada masalah," ujar Prapto.
Total ada 45 Anggota DPRD Bantul yang akan dilantik. Mereka terdiri dari 10 partai politik, yakni PDI Perjuangan 11 orang, Gerindra delapan orang, PKB enam orang, PAN dan Golkar masing-masing lima orang, PKS empat orang, Demokrat dan PPP masing-masing dua orang, serta PBB dan Nasdem masing-masing satu orang. (Ujang Hasanudin)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
RSUD Panembahan Senopati Bantul menyoroti berbagai kendala sistem rujukan BPJS Kesehatan yang masih sering dikeluhkan pasien dalam layanan JKN.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti dugaan keterlibatan koruptor, mafia, dan pelaku underinvoicing dalam kerusuhan Agustus.
Polda DIY memperkuat patroli dan edukasi masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.
KPK memeriksa Kepala BPK Jateng Ahmad Luthfi H. Rahmatullah sebagai saksi kasus dugaan suap pengondisian audit Muara Enim.
Sebanyak 500 mahasiswa lolos Sleman Pintar 2026 dari 1.250 pendaftar. Danang Maharsa meminta penerima kuliah serius dan berprestasi.
243 reklame rokok ditemukan tak berizin dan tak bayar pajak di Kulonprogo. DPRD menyoroti potensi kebocoran PAD dari reklame.