30 Tahun Berlalu, Festival Udin Kembali Tagih Keadilan
Peringatan yang berlangsung sejak Rabu (13/8/2026) hingga Sabtu (15/8/2026) ini menjadi ruang untuk terus menagih keadilan atas kasus Udin, yang telah mangkrak
Ilustrasi BPJS Kesehatan./Bisnis Indonesia-Nurul Hidayat
Harianjogja.com, BANTUL—Sebanyak 22.820 peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Bantul dinonaktifkan karena sudah tidak tercatat dalam Basis Data Terpadu (BDT) Kementerian Sosial.
Berdasarkan data dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Bantul per 4 Agustus 2019, peserta penerima bantuan iuran (PBI) BPJS dari APBN di Bantul sebanyak 481.714 orang. Jumlah tersebut sudah dikurangi 22.820 orang pada 1 Agustus lalu.
Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Dinsos P3A Bantul, Anwar Nur Fahrudin mengatakan proses penonaktifpan kepesertaan BPJS langsung dilakukan dari Pusat. “Alasannya karena dianggap sudah tidak masuk dalam BDT kemiskinan,” kata dia kepada Harianjogja.com, Senin (12/8/2019).
Institusinya kini masih memverifikasi lapangan terkait dengan data yang dinonaktifkan dari kepesertaan BPJS Kesehatan. Dari hasil verifikasi sementara data itu memang ada yang karena sudah meninggal dunia, pindah domisili, dan data ganda, sehingga memang harus dihapuskan dari BDT, namun ada juga orangnya masih berdomisili di Bantul dan ikut dinonaktifkan.
Menurut dia, penonaktifan dari kepesertaan BPJS tersebut membuat gejolak di masyarakat. Bahkan sudah ada imbauan dari rumah sakit bahwa pesserta BPJS Kesehatan dari unsur PBI agar mengecek kembali keaktian kartunya melalui kantor BPJS terdekat.
Saat ni Dinsos P3A kepada semua kepala desa agar mengecek kembali data BDT karena yang tidak masuk dalam BDT akan dihapus dari kepesertaan semua bantuan. “Kami sudah minta ke desa-desa agar yang benar-benar tidak mampu [yang dinonaktifkan kepesertaan BPJS] untuk diusulkan kembali dalam musyawarah desa,” ujar Anwar.
Kepala Dinsos P3A Bantul, Didik Warsito menyatakan proses verifikasi data yang dinonaktifkan dari kepsesertaan BPJS perlu dilakukan untuk memilah mana yang masih layak menerima bantuan dan yang sudah tidak layak. “Kalau masih layak akan diusulkan kembali,” kata Didik.
Sekadar diketahui BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta yang membawahi Bantul, Jogja, dan Gunungkidul mencatat jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Bantul per November 2018 sudah mencapai 884.024 jiwa. Capaian tersebut 95,35 persen dari total jumlah penduduk 927.181 jiwa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Peringatan yang berlangsung sejak Rabu (13/8/2026) hingga Sabtu (15/8/2026) ini menjadi ruang untuk terus menagih keadilan atas kasus Udin, yang telah mangkrak
Penyintas KDRT di Salatiga memilih bercerai demi anak setelah bertahun-tahun mengalami kekerasan dan kini bekerja di luar negeri.
Bus sekolah Gunungkidul kembali melayani antar jemput sejak 7 September setelah Pemkab menyiapkan tambahan anggaran Rp270 juta.
Cidro Asmoro tayang 8 Oktober di bioskop. Film ini membawa konsep Jawanisasi Modern dengan musik, drama dan komedi.
Menhub Dudy Purwagandhi menyebut aturan impor KRL merupakan kewenangan Kemendag dan KAI belum mengajukan usulan resmi.
WIG 2026 resmi dibuka di Solo. Solo dan Jogja menjadi pusat rangkaian untuk membawa gastronomi Indonesia menuju pengakuan global.