Lebih dari 7.000 Jiwa Kesulitan Air, Kulonprogo Kini Berstatus Darurat Kekeringan

Harianjogja.com, KULONPROGO- Melalui SK Tanggap Darurat Bencana Kekeringan yang ditandatangani Bupati Kulonprogo, status dampak kekeringan di Kulonprogo kini berubah, dari status siap siaga menjadi status darurat.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo, Ariadi mengatakan status darurat kekeringan sudah ditandatangani pada 9 September lalu dan berlaku terhitung sejak ditandatangani sampai 31 Oktober nanti. "Maka, penyaluran air bersih menjadi tanggung jawab BPBD.  Sebelum SK terbit, penyaluran lewat Dinsos P3A (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kulonprogo bersumber dari dana CSR (Corporate Social Responsibility)," bebernya pada Kamis (12/9/2019).

Setelah adanya status darurat, BPBD Kulonprogo bisa mengandalkan anggaran tidak terduga untuk penyediaan air bersih di beberapa wilayah yang membutuhkan. "Kami siapkan 450 tangki, tiap tangki berisi 5.000 liter. Anggarannya senilai Rp116 juta," ungkap Ariadi.

Total, tahun ini, anggaran tidak terduga Kulonprogo tersedia sebesar Rp3,6 miliar. Sebelumnya, Pemkab sudah menggunakan anggaran tidak terduga untuk bencana banjir di Maret lalu, sehingga tersisa sebesar Rp1,6 miliar. 

Bantuan yang diberikan selama status darurat tersebut diperuntukan pada ketersediaan air bersih dan MCK. Sementara kebutuhan air pada pertanian dan lainnya tidak menggunakan bantuan darurat itu. 

Bantuan air bersih akan disalurkan menggunakan truk dari Palang Merah Indonesia (PMI), Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan BPBD. Apabila bantuan dari anggaran tak terduga Pemkab tersebut kurang, masih ada ketersediaan bantuan dari APBD Provinsi dan CSR.

APBD Provinsi menyediakan 180 tangki untuk kebutuhan air bersih di Kulonprogo dan 220 tangki dari CSR yang dikelola Dinsos P3A. Sementara, di Agustus lalu, bantuan dari APBD Provinsi sudah disalurkan sebanyak 136 tangki, ditambah 120 tangki dari CSR.

"Kondisi saat ini, permohonan bantuan air bersih menggunakan proposal saja sudah masuk dari 7 kecamatan, Girimulyo, Kokap, Samigaluh, Kalibawang, Pengasih, Galur, dan Lendah," ujar Ariadi. 

Saat ini, ada 30 desa yang mengalami dampak kekeringan dan membutuhkan bantuan air bersih. Dari 30 desa itu mencakup 4.100 KK dan lebih dari 7.500 jiwa.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.