Bencana Kekeringan di DIY Makin Parah

Harianjogja.com, JOGJA- Dampak bencana kekeringan di wilayah DIY terus meluas jika dibandingkan Juli lalu. Hingga Agustus ini bencana kekeringan berpotensi dialami 45.000 warga di 127 desa dari tiga kabupaten.

Berdasarkan data yang diperoleh Pusdalops BPBD DIY, bencana kekeringan paling banyak dialami masyarakat Gunungkidul. Di wilayah ini, potensi bencana kekeringan per 9 Agustus melanda 72 desa dengan jumlah terdampak sebanyak 38.456 Kepala Keluarga (KK). Di wilayah Kulonprogo bencana kekeringan melanda 24 desa dan berdampak pada 5.426 KK sementara di Bantul tercatat 10 desa terdampak dengan jumlah 1.288 KK.

Meski demikian, berdasarkan cacatan Pusdalops BPBD DIY tidak semua desa mengajukan permohonan air bersih. Di Kulonprogo misalnya, dari 24 desa yang mengalami kekeringan hanya 11 desa yang mengajukan droping air bersih di empat kecamatan (Girimulyo, Nanggulan, Kalibawang dan Samigaluh).

Kabupaten terparah bencana kekeringan terjadi di Gunungkidul. Kebutuhan air bersih di 36 desa dari 13 kecamatan diperoleh dari bantuan. Sekitar 1.150 tangki sudah disalurkan sejak kekeringan melanda kawasan ini. "Permintaan air bersih melonjak dua kali lipat pada Juli kemarin. Agustus ini permintaan droping air masih relatif sama," kata Kepala Pelaksana BPBD DIY Biwara Yuswantara, Selasa (13/8/2019).

Selain itu, kekeringan juga berdampak pada 3.000 hektare tanaman padi puso di tiga kabupaten. Di Gunungkidul dilaporkan 2.700 hektare tanaman padi mengalami puso, 2.003 hektare rusak ringan, 763 hektare rusak sedang dan 132 hektare rusak berat. Kerusakan area pertanian padi tersebut tersebar di 12 kecamatan mulai Ponjong, Patuk, Karangmojo, Wonosari, Senin, Ngawen, Nglipar, Semanu, Girisubo, Paliyan, Gedangsari dan Playen.

Di wilayah Bantul, 37 hektare lahan pertanian padi mengalami puso, 7 hektare rusak ringan, 34,5 hektare rusak sedang dan 5 hektare rusak berat. Kerusakan lahan pertanian padi tersebut terjadi di lima kecamatan meliputi Pajangan, Imogiri, Pleret, Dlingo, Sedayu dan Kasihan. "Dampak dari pertanian seperti itu. Kebanyakan merupakan pertanian tadah hujan," kata Biwara.

Pusdalops BPBD DIY terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait bencana kekeringan ini. Hingga kini, dari lima kabupaten/kota hanya dua kabupaten yang mengeluarkan status darurat kekeringan. Bupati Bantul mengeluarkan surat keputusan status siaga darurat pada 12 Juli 2019, dengan No.331/2019 di mana status siaga darurat terhitung mulai tanggal 15 Juli hingga 15 Desember 2019.