RS PKU Muhammadiyah Jogja Gelar Simulasi Kebakaran, Ini Tujuannya
RS PKU Muhammadiyah Jogja menggelar simulasi penanganan krisis kesehatan dampak kebakaran. Latihan melibatkan Damkar, BPBD DIY, dan MDMC.
Pimpinan DPRD DIY periode 2019 - 2024 kiri ke kanan: Nuryadi, Huda Tri Yudiana, Suharwanta, Anton Prabu Semendawai./Harian Jogja-Abdul Hamid Razak
Harianjogja.com, JOGJA- Empat pimpinan DPRD DIY periode 2019-2024 resmi ditetapkan melalui Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa (17/9/2019). Salah satu janji yang digaungkan keempat Pimpinan Dewan adalah mengurangi kegiatan kunjungan kerja (kunker) hingga 50% dibandingkan sebelumnya.
Dalam Rapur tersebut, keempat Pimpinan DPRD DIY yang ditetapkan meliputi, Nuryadi (PDI Perjuangan) yang sebelumnya menjadi Ketua DPRD DIY sementara ditetapkan sebagai Ketua DPRD DIY periode 2019-2024.
Nuryadi akan didampingi oleh tiga Wakil Ketua DPRD DIY, masing-masing Wakil Ketua I Huda Tri Yudiana (PKS), Wakil II Suharwanta (PAN) dan Wakil III Anton Prabu Semendawai (Gerindra). Keempat Pimpinan Dewan ini selanjutnya menunggu tanggal pelantikan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Usai ditetapkan sebagai Ketua DPRD DIY, Nuryadi mengatakan untuk meningkatkan kinerja para anggota Dewan, seluruh pimpinan bersepakat untuk mengurangi jumlah kunker ke luar daerah. Bahkan, katanya, seluruh anggota Dewan berkomitmen untuk menekan kunker hingga 50% dibandingkan anggota Dewan periode sebelumnya.
"Misalnya, kalau periode lalu jumlah kunker 20 kegiatan maka pada periode ini turun menjadi 10 kegiatan saja," katanya usai Rapur DPRD DIY, Selasa (17/9/2019).
Sebagai gantinya, lanjut Nur, para anggota Dewan akan lebih banyak melakukan aktivitas dengan masyarakat (konstituen), memperbanyak aktivitas komunikasi dengan konstituen termasuk menjaringan aspirasi di tingkat bawah.
"Kami akan perbanyak untuk bertemu dengan masyarakat dan melakukan rapat kerja. Ini dilakukan agar kinerja para anggota Dewan bisa lebih maksimal,” ungkap Nuryadi usai penetapan.
Senada dengannya, Wakil Ketua I DPRD DIY Huda Tri Yudiana mengatakan pada periode ini Dewan akan lebih fokus pada penanganan permasalahan di DIY mulai kemiskinan, kesenjangan sosial hingga lapangan pekerjaan dan peningkatan perekonomian.
"Kalau kegiatan kunker dikurangi, maka hal itu bisa dimanfaatkan untuk program lainnya. Misalnya untuk program pengentasan kemiskinan dan lainnya," kata Huda.
Pengurangan jumlah Kunker pada periode ini, lanjut Huda, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas masing-masing anggota Dewan. "Kami juga punya wacana menambah hari kerja sampai Sabtu agar lebih maksimal lagi karena selama ini dewan tidak kenal hari kerja. Mudah-mudahan bisa lebih baik,” ungkap Huda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
RS PKU Muhammadiyah Jogja menggelar simulasi penanganan krisis kesehatan dampak kebakaran. Latihan melibatkan Damkar, BPBD DIY, dan MDMC.
Akademisi mendorong RPPLH DIY 2026–2056 terintegrasi dengan tata ruang, pembangunan, penganggaran, dan program lingkungan.
Kemenhub mempercepat perbaikan terminal, bandara, dan pelabuhan terdampak gempa NTT. Distribusi logistik dialihkan lewat jalur laut jika akses darat terganggu.
Muktamar Ke-35 NU membahas perubahan AD/ART dan mekanisme pemilihan PBNU. Simak agenda Komisi Organisasi dan tahapan sidang muktamar.
24 lurah petahana dan 4 pamong maju Pilur Bantul 2026. Simak aturan cuti, pengunduran diri, serta jadwal tahapan pemilihan lurah.
Polda Metro Jaya mengungkap kronologi Bambang Setiyawan meninggal saat kericuhan Pejompongan. Keluarga menolak otopsi.