BPBD Gunungkidul Simpan Dana Cadangan Dropping Rp100 Juta

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul memastikan bantuan air bersih ke masyarakat masih mencukupi hingga pertengahan November 2019. Hal ini tidak lepas banyaknya bantuan dari berbagai pihak yang masuk.

Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul, Edy Basuki, mengatakan anggaran untuk penyaluran air bersih yang dimiliki tidak banyak lagi. Meski demikian, penyaluran terus dilakukan ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan.

Menurut dia, bantuan yang diberikan tidak lepas dari kepedulian berbagai pihak. Sebagai gambaran, BPBD belum lama ini mendapatkan bantuan 100 tangki dari Bappeda DIY serta 102 tangki dari panitia peringatan Hari Ibu Pemda DIY. Eddy tidak menampik bantuan ini berdampak terhadap penyaluran air ke masyarakat. “Masih cukup hingga awal November. Apalagi dari kalangan pejabat di Gunungkidul mengumpulkan sumbangan hingga Rp34 juta. Dana iuran pejabat ini kami fokuskan untuk penyaluran di wilayah utara,” kata Edy kepada wartawan, Minggu (20/10/2019).

Disinggung mengenai alokasi anggaran di BPBD, ia mengaku masih menyimpan dana Rp100 juta. Meski demikian, dana ini menjadi cadangan untuk penyaluran saat awal musim hujan yang diprediksi turun November. Menurut Edy, pengalaman tahun lalu BPBD sempat kelabakan karena tak memiliki anggaran saat awal musim hujan. Pasalnya, saat hujan mulai turun praktis bantuan dari pihak ketiga dihentikan. Padahal, potensi sumber yang dimiliki masyarakat belum optimal sehingga masih banyak yang membutuhkan bantuan. “Kami tak ingin kejadian tahun lalu terulang. Jadi kami masih menyimpan dana untuk dropping di awal musim hujan,” katanya.

Untuk saat ini BPBD Gunungkidul fokus menyalurkan bantuan dari pihak ketiga. “Yang jelas penyaluran jalan terus sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan masalah bantuan,” katanya.

Sekretaris Daerah Gunungkidul, Drajad Ruswandono, mengatakan untuk tahun ini bantuan air bersih dari pihak ketiga sangat banyak sehingga mampu membantu Pemkab dalam upaya penangan. Meski demikian ia tidak ingin Pemkab bergantung dengan bantuan swasta guna mengatasi permasalahan krisis air bersih. “Saya sudah instruksikan agar tahun depan ketergantungan dikurangi. Salah satunya untuk optimalisasi peran PDAM maupun spamdes,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.