Hadapi Pilkada 2020, DPD PAN Gunungkidul Tak Ingin Cepat Panas

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Publik masih menunggu langkah politik DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Gunungkidul dalam Pilkada 2020. Sebagai partai peraih kursi terbanyak ketiga di DPRD Gunungkidul, PAN masih belum terlihat akan mencari bakal calon kepala daerah.

Kondisi berbeda dilakukan oleh DPD Nasdem dan DPC PDI Perjuangan Gunungkidul karena sejak akhir September lalu keduanya telah menggelar penjaringan bakal calon kepala daerah.

Menanggapi hal ini Ketua DPD PAN Gunungkidul, Arif Setiadi, memilih santai dan tidak mempermasalahkannya. Menurut dia, jajarannya sudah berproses sesuai dengan pedoman organisasi. Arif menuturkan meski belum mencuat ke publik, PAN sudah menjalankan tahapan awal dalam pilkada. “Kami menyolidkan internal partai. Untuk tahapan yang kami lalui, konsolidasi, koordinasi dan konsultasi. Mudah-mudahan dalam waktu dekat segera membentuk tim pilkada,” kata Arif saat ditemui Harian Jogja, Senin (4/11/2019).

Ia menegaskan PAN sudah sesuai dengan jalur dalam tahapan pilkada. Arif pun mengibaratkan sebagai sebuah mobil partainya tidak ingin cepat panas. Sesuai dengan tahapan untuk laju pada saat ini masih di posisi gigi satu atau dua. Dia pun tidak ingin langsung tancap gas karena pelaksanaan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. “Kami tidak ingin terburu-buru. Tentunnya kami menjalani dan memaknai pilkada dengan sebaik-baiknya karena ada harapan dan momentum untuk menjadikan Gunungkidul lebih maju dan lebih baik lagi,” kata Anggota DPRD DIY ini.

Wakil Ketua DPD PAN Gunungkidul, Sukrisno, mengatakan partainya mematok target tinggi dalam pilkada karena ingin tampil sebagai pemenang seperti dalam Pilkada 2005, 2010 dan 2015. Meski demikian, untuk mencapai target ini ada dua permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Pertama, PAN harus bisa memenuhi syarat untuk bisa mengusung calon. Pasalnya, dengan perolehan enam kursi di DPRD Gunungkidul, PAN harus berkoalisi dengan partai lain. Untuk komunikasi politik, Sukrisno mengakui sudah ada komunikasi dengan sejumlah partai mulai dari Nasdem, PKS, Golkar hingga PKB. “Komunikasi jalan terus,” katanya.

Kedua, adalah calon yang akan diusung. Menurut dia PAN tidak bisa memaksakan kehendak karena calon harus disepakati bersama dengan partai koalisi. “Bisa saja PAN yang mengusulkan calon bupati, sedang wakilnya diserahkan partai koalisi. Tapi bisa juga calon diusung secara bersama-sama dengan koalisi,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.