Perolehan PBB P-2 Bantul Ditarget Rp56 Miliar

Harianjogja.com, BANTUL—Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) Bantul tahun ini ditarget sebesar Rp56 miliar. Target itu lebih tinggi dari realisasi PBB-P2 2019 sebesar Rp54 miliar.

Kepala BKAD Bantul, Trisna Manurung mengatakan tahun ini pihaknya sudah menerbitkan sebanyak 635.851 lembar surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) dengan nilai pokok ketetapan pajak Rp70,9 miliar, naik dari tahun lalu sebanyak 630.672 lembar dengan nilai Rp70,1 miliar.

Dia mengatakan nilai pokok pajak di Bantul mencapai Rp70,9 miliar. Dari nilai itu, Pemkab berupaya tetap bisa menagih antara Rp54 miliar hingga 56 miliar. “Rp70,9 miliar itu kan kalau semua wajib pajak membayar semua dan tidak ada kesalahan data. Faktanya di lapangan bisa jadi ada kesalahan data. Wajib pajak ada di luar kota dan tidak membayar,” kata Trisna di Parasamya, kompleks Kantor Pemkab Bantul, Kamis (13/2/2020).

BKAD, kata dia, akan fokus menagih pada wajib pajak yang sudah jelas objek pajak dan kepemilikannya. Data tersebut juga perlu diupayakan penagihan melalui sosialisasi, inovasi penagian dengan mendatangi langsung ke dusun-dusun saat hari keerja maupun hari libur, bahkan di malam hari.

Jika target pendapatan PBB-P2 yang potensial tertagih sampai triwulan kedua, tidak menutup kemungkinan pihaknya bakal menaikkan target pendapatan pajak tersebut melalui APBD Perubahan nanti.

Lebih lanjut Trisna mengatakan selain fokus penagihan BKAD juga sibuk melakukan pendataan ulang data wajib pajak, utamanya verifikasi data piutang pajak PBB-P2 yang jumlahnya mencapai Rp6-7 miliar tiap tahunnya. Jumlah itu, kata dia, belum termasuk jumlah piutang saat awal penyerahan kewenangan pengelolaan PBB-P2 dari Pusat pada 2013 lalu yang nilainya mencapai Rp58 miliar. “Jika dihitung sampai sekarang piutang pajak sudah sampai sekitar Rp100 miliar,” ucap dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.