Bantul Butuh Rp4,5 Miliar Tangani Virus Corona, Dana Tak Terduga Hanya Rp2 Miliar

Harianjogja.com, BANTUL- Pemerintah Kabupaten Bantul masih membahas kebutuhan anggaran penanganan wabah virus Corona. Namun dari usulan sementara yang masuk Tim Anggaran Pemerinath Daerah (TAPD), dana yang dibutuhkan sebanyak Rp4,5 miliar.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Helmi Jamharis mengatakan kebutuhan sementara anggaran Rp4,5 miliar itu untuk kebutuhan mendesak yang harus segera dipersiapkan dalam rangka mencegah meluasnya penularan infeksi Coronavirus disease 2019 (Covid-19), seperti pengadaan cairan disinfektan, hand sanitizer, fasilitas cuci tangan, alat pelindung bagi petugas kesehatan hingga penambahan ruang khusus pasien Covid.

“Kebutuhan anggaran itu nantinya bisa memanfaatkan dana tidak terduga dan dana dari pusat,” kata Helmi, di Parasamya I Kompleks Pemerintaha Kabupaten Bantul, Kamis (19/2/2020).

Helmi mengakui dana tak terduga yang dimiliki Pemkab saat ini hanya Rp2 miliar sehingga tidak mencukupi kebutuhan dalam penanganan virus Corona.

Pihaknya sudah berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat bahwa penanganan wabah virus Corona ini dapat mengakses Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ada di Dinas Kesehatan. DAK Kesehatan yang biasa untuk program fisik itu dapat dialihkan untuk menambah kekurangan anggaran penanggulangan bencana non alam tersebut.

Saat ini, kata Helmi, Bantul sudah menetapkan siaga bencana non alam sehingga penganan virus Corona dapat mengakses dana tak terduga. Ia juga memastikan pengobatan bagi pasien dalam pengawasan akan ditanggung sepenuhnya. “Iya gratis,” ujar Helmi.

Helmi menambahkan kebutuhan anggaran itu saat ini sedang difinalisasi oleh gugus tugas penanggulangan Covid-19. Saat ini gugus tugas tersebut baru selesai disusun setelah gugus tugas tingkat DIY mulai bekerja.

Kepala Bidang Penegahan dan Penanggulangan Penyakit, Dinas Kesehatan Bantul, Tri Wahyu Joko Santoso mengatakan kebutuhan sementara anggaran penanggulangan Covid-19 itu baru dari sektor kesehatan, seperti pengadaan obat habis pakai, alat pelindung petugas kesehatan, cairan diisinfektan dan hand sanitizer di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), hingga operasional pengiriman sampel. “Pengadaan kebutuhan ini sebenarnya ada di tiap satuan kerja namun dikoordinir Dinas Kesehatan,” kata dia.

Anggaran itu juga termasuk untuk penambahan ruang-ruang isolasi bagi pasein dalam pengawasan di rumah sakit yang menjadi rujukan pasien Covid-19. Pihaknya belum bisa menghitung total fasilitas dan kebutuhan di semua rumah sakit rujukan Covid-19 di Bantul, karena masih dalam proses pendataan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.