Gugus Tugas Penanganan Covid-19 DIY Dinilai Lambat, KKY Kecewa

Harianjogja.com, SLEMAN- Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di DIY dinilai lambat menekan laju persoalan akibat pandemi Covid-19. Belum ada satu terobosan yang mencolok yang dilakukan Gugus Tugas dalam aspek preventif dan kuratif, maupun dampak yang dimunculkan dari bencana ini.

Narahubung Komite Kemanusiaan Yogyakarta (KKY) Timotius Aprianto mengatakan lambannya Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di DIY salah satunya bisa dilihat dari fenomena banyaknya peRmukiman melakukan karantina lokal. Meskipun salah kaprah melakukan "lockdown", KKY menilai aksi tersebut sebagai salah satu indikasi masyarakat cenderung mengambil inisiatif sendiri.

"Dalam suasana kepanikan publik akibat banyaknya pemudik yang bekerja di Jabodetabek, LN atau daerah lainnya kembali ke kampung halaman lebih awal, warga pun melakukan aksi tersebut," katanya melalui rilis yang diterima HarianJogja.com, Kamis (2/4/2020).

KKY menyebut, partisipasi warga secara mandiri dinilai mampu memecahkan persoalan yang dihadapi, sesuai kreatifitas dan tingkat pengetahuan masing-masing kelompok. Sayangnya, beberapa inisiatif tadi muncul secara sporadis dan tidak terkoordinasi dengan baik oleh gugus tugas penanganan Covid-19 di DIY.

"Dalam banyak hal, keterlibatan unsur masyarakat sipil, akademisi, terkait penanganan Covid-19 masih sangat terbatas. Tidak terlibatnya unsur yang mewakili masyarakat justru menimbulkan partisipasi masyarakat menjadi rendah," katanya.

Berbagai pembatasan yang dilakukan spontan oleh warga, dinilai KKY bisa memicu terjadinya gesekan sosial yang rawan terhadap terjadinya konflik horisontal. Tekanan beban ekonomi warga juga sangat rentan menjadi pemicu gesekan sosial.

Ekses virus Covid-19 juga berdampak pada ekonomi masyarakat. Ribuan orang yang bergantung pada sektor wisata sangat terpukul akibat pandemi Covid 19 ini. Angka PHK dan kehilangan pendapatan bagi pekerja sektor informal makin lama semakin tinggi jumlahnya. "Sektor ekonomi ini belum mendapatkan perhatian yang serius dari Gugus Tugas Covid 19 Propinsi," katanya.

Oleh karenanya, KKY meminta Gugus Tugas Penanganan Covid-19 belajar dari bencana Gempa 2006 dan Erupsi Gunung Merapi 2010. "Kunci keberhasilan penanganan kedua bencana terletak pada gotong royong dan solidaritas kemanusiaan dari semua pihak di DIY dan segala lapisan masyarakat," kata Aprianto.

Berpijak pada pemetaan cepat dan analisis situasi kondisi yang berkembang saat ini, KKY memberi catatan agar Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di DIY perlu menambah lima unsur stakeholders dalam penanganan pandemic Covid-19. "Unsur Pemerintah, Bisnis, Akademisi, Masyarakat Sipil dan TNI /Polri," katanya.

Fasilitas Kesehatan, Perlengkapan vital alat kesehatan seperti respirator, logistik pendukung penanganan Covid-19 seperti APD, ketersediaan rapid diagnostic test, serta pembangunan RS Darurat Covid-19, juga penginapan khusus tenaga medis juga perlu segera disiapkan secara cepat dan tepat.

"DIY membutuhkan tempat transit atau karantina sementara bagi para pendatang yang akan memasuki wilayah DIY," katanya.

Karantina lokal oleh tiap lingkungan harus dikelola secara sistemik dan terkoordinasi secara berjenjang dari tingkat Provinsi sampai Rukun Tetangga. Sementara insentif ekonomi sesuai yang sudah diputuskan oleh pemerintah perlu dijalankan segera dengan melibatkan para pihak yang relevan.

"KKY juga mendorong keterbukaan informasi publik dan penyebaran informasi terkait penanganan Covid-19. Gugus Tugas untuk lebih transparan dalam menyampaikan data dengan memanfaatkan media periklanan dan media informasi," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.