Marak Janji Bantuan, Pemdes: Ini Sama Saja Membenturkan Kami dengan Warga

Harianjogja.com, SLEMAN—Mekanisme penyaluran bantuan sosial bagi warga terdampak pandemic Covid-19 di Kabupaten Sleman mendapatkan kritikan dari aparat desa. Soal banyaknya janji bantuan dari Pusat, dinilai sama saja dengan membenturkan pemdes dengan warga.

Kepala Desa Candibinangun Pakem Sismantoro mengatakan dalam menyalurkan bantuan sosial bagi warga terdampak pandemi Covid-19, Pusat seharusnya menyiapkan lebih dulu perangkat. "Kalau Pemerintah Pusat ada bantuan sosial bagi warga terdampak [Covid-19] sementara kriteria penerima bantuan sangat sulit dipenuhi, kami jelas kewalahan," kata Sismantoro kepada Harianjogja.com, Rabu (29/4/2020).

Menurut dia, sejak diumumkan berbagai kementerian bahwa warga terdampak pandemi Covid-19 akan menerima bantuan sosial, baik berupa Bantuan Sembako Pangan (BSP), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Kartu Pra Kerja maupun Bantuan Langsung Tunai (BLT) menggunakan dana desa (DD), banyak warga yang mulai menanyakan hal tersebut ke pemdes.

"Kami yang di desa kerepotan menjawab, padahal data penerima juga belum siap. Apalagi dengan adanya 14 kriteria pemerima BLT dari Dana Desa, kalau saat ini jelas sulit dicari. Kalau 1970-an atau 1980-an masih banyak," kata Sismantoro.

Menurut dia, kriteria warga miskin merujuk pada 14 kriteria tersebut tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Untuk memenuhi minimal sembilan kriteria dari 14 kriteria banyak pemdes yang kesulitan. Kriteria yang ditentukan, katanya, ibarat pemdes mengayak pasir dengan ayakan kelapa.

Tak hanya itu, dia juga mengkritik soal pendaftaran online untuk penerima Kartu Prakerja. Pemdes tidak mengetahui siapa yang menerima siapa yang tidak. Jika ada warga yang mendaftar kemudian tidak diterima, sementara data penerima BLT DD sudah dikunci, lalu siapa yang akan memberikan bantuan bagi mereka.

"Ini sama saja membenturkan kami dengan warga. Sebab data calon penerima belum fix tetapi pemerintah sudah mengumumkan adanya bantuan sosial," kata dia.

Dijelaskan dia, desa-desa di Sleman tidak mempersoalkan DD dipotong untuk membantu warga terdampak. Hanya saja masalah kriteria data penerima menjadi persoalan pelik yang dihadapi Pemdes saat ini. "Dana yang akan disalurkan ada, cuma kriterianya yang sulit dipenuhi. Di sisi lain, warga sudah banyak mempertanyakan bantuan-bantuan itu," kata Sismantoro.

Saat ini, kata dia, Pemdes Candibinangun terus mendata lewat RT/RW dan dusun untuk mendata calon penerima bantuan. Pemdes meminta agar digelar musyawarah di tingkat dusun (musdus) guna menyepakati siapa calon penerima bantuan. Terutama dari warga yang rentan miskin.“Nanti kami minta ada berita acaranya [BAP], kalau ada BAP, kami akan menyetujui untuk diajukan ke Dinsos [Sleman]," katanya.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Sleman Shavitri Nurmala Dewi mengatakan hingga kini jumlah dan data penerima bantuan sosial masih dibahas. Dinsos sendiri menargetkan penyelesaian data penerima bantuan sosial tersebut pada Jumat besok. "Beberapa Kades memang mengajukan keberatan. Tapi verifikasi kan sedang berjalan dan apakah Bupati mungkin membuat kebijakan setelah melihat data yang masuk, saya belum bisa memastikan," katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.