Ingatkan Soal Corona, Pemkab: Jangan Sampai Muncul Klaster Pilkada di Gunungkidul

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL--Pemkab Gunungkidul mengingatkan adanya potensi penularan virus Corona dalam penyelenggaraan pilkada. Oleh karenanya, KPU diminta untuk benar-benar mematuhi protokol kesehatan di setiap tahapan sehingga potensi penularan bisa dicegah.

Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Sigit Purwanto mengatakan, pemkab menekankan jangan sampai ada klaster baru dari pilkada. Oleh karenanya, didalam penyelenggaran harus benar-benar mematuhi protokol kesehatan untuk pencegahan.

Menurut dia, potensi penularan tersebut sangat mungkin. Hal ini mengacu pada beberapa kajian seperti penyelenggaraan pilkada memungkinkan terjadinya kerumuman sehingga kontak antar warga semakin meningkat. Sigit pun meminta kerawanan ini harus diantisipasi agar peyelnggaraan pilkada tetap berjalan dengan lancar dan di sisi lain tidak menjadi penyebab adanya penularan virus corona.

BACA JUGA: Pemda Persilakan Kampus di Jogja Buka Perkuliahan Tatap Muka Pada September

“Potensi ini sudah kami sampaikan ke KPU agar dijadikan perhatian. Yang jelas, pemkab berkomitmen untuk membantu dalam penyelenggaraan pilkada,” kata Sigit kepada Harian Jogja.com di akhir pekan lalu.

Selain adanya potensi peningkatan kontak dan kerumuman, penyelenggaraan juga memicu adanya migrasi penduduk. Pada saat akan coblosan, ada kemungkinan warga yang bekerja di luar daerah pulang untuk menggunakan hak pilihnya.

Menurut dia, kepulangan tersebut sangat riskan dan rentan karena adanya perjalanan dari luar daerah yang selama ini menjadi salah satu faktor penularan corona di Gunungkidul. “Kan ada yang berasal dari zona merah, kuning, hijau maupun hitam. Mudah-mudahan pada saat pemlihan, penyebaran virus sudah terkendali. Meski demikian, kita tetap harus waspada dan mengantisipasi karena ke depannya belum tahu seperti apa,” ungkap Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ini.

Sigit menjelaskan, adanya potensi kepulangan warga yang bekerja di luar daerah harus diantisipasi dengan melakukan koordinasi dengan tim penanggulangan corona di desa maupun kecamatan. Diharapkan dengan koordinasi ini ada proses skrening dan pemantauan terkait dengan kondisi kesehatan pemudik dalam pilkada.

“Koordinasi dengan pihak lain harus ditingkatkan karena ini demi kepentingan bersama,” katanya.

Keta KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani tidak menampik adanya potensi penularan corona dalam penyelenggaraan pilkada. Oleh karenanya, KPU RI telah mengeluarkan aturan berkait penerapan protokol kesehatan dalam tahapan pilkada.

Menurut dia, didalam penyelenggaraan KPU Gunungkidul sudah menerapkan protokol tersebut. Sebagai contoh, pada saat pencocokan penelitian data pemilih atau verifikasi faktual berkas dukungan calon independen, petugas dilengkapi dengan alat pelindung diri seperti memakai masker, kaca pelindung wajah, sarung tangan hingga handsanitizer.

“Hal sama juga diberlakukan dalam tahapan lain seperti pada saat pendaftaran atau kampanye. Untuk kampanye, sesuai dengan protokol kesehatan peserta akan dibatasi separuh dari kapasitas lokasi yang digunakan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.