Tertib Arsip Persempit Celah Penyimpangan Anggaran
Pengelolaan arsip yang tertib dan autentik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit celah penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintahan
Ilustrasi Pemilu. (JIBI)
Harianjogja.com, BANTUL - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (PBB) DIY Supriyono memastikan belum memberikan dukungan terhadap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pilkada 9 Desember mendatang. Terkait partainya yang dicatut ikut mendukung Suharsono-Toto Sudarto, Supriyono tidak mempersoalkan.
“Yang deklarasi biar saja tapi tidak ada yang datang kan [perwakilan dari PBB]?,” tanya Supriyono, saat dihubungi Minggu (16/8/2020).
Ia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait logo PBB digunakan dalam deklarasi dukungan terhadap Suharsono-Toto. Namun Supriyono mengaku masih musyawarah dengan pasangan bakal calon, “Saya masih di luar kota nanti saja,” tandas Supriyono.
Sebagaimana diketahui logo PBB masuk dalam deklarasi dukungan partai politik yang dibacakan di kediaman Suharsono. Bahkan Ketua Tim Pemenangan Suharsono-Totok, Arif Iskandar memastikan PBB sudah resmi menudkung Noto, namun perwakilannya tidak bisa hadir, “PBB dukung tapi izin tidak bisa hadir,” ucap Arif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pengelolaan arsip yang tertib dan autentik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk mempersempit celah penyimpangan anggaran di lingkungan pemerintahan
Esteban Ocon memutuskan meninggalkan Haas pada akhir musim F1 2026 setelah menjalani 39 balapan bersama tim tersebut
Bupati Gunungkidul memberi ASN waktu 1,5 jam tiap Jumat awal bulan untuk belanja di pasar tradisional dan UMKM.
inflasi September 2026 diproyeksi mencapai 3,34%-3,35%, dipicu pangan, El Nino, MBG, dan kenaikan harga minyak dunia.
Delapan gerai KDMP Bantul telah diverifikasi. Hasil pemeriksaan akan menjadi bahan laporan tim dan review BPKP terkait pembangunan.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mulai beroperasi 1 Oktober 2026 dan akan dievaluasi pemerintah pada 7 Oktober.